PERTOBATAN DALAM BINGKAI SEJARAH

1. Pertobatan dalam Kitab Suci
a. Perjanjian Lama
Kata Ibrani syuv berarti berputar, berbalik kembali. Hal itu mengacu pada tindakan berbalik dari dosa kepada Allah. Dalam Perjanjian Lama, kata yang dipakai untuk pertobatan adalah “kembalilah” (Yer 3:14), “berbalik” (Mzm 78:34), dan “bertobat” (Yer 18:8). Perjanjian Lama jarang sekali mencatat pertobatan individual (Mzm 51:14) tetapi menubuatkan pertobatan ‘segala ujung bumi’ kepada Allah (Mzm 22:28). Kalau seluruh bangsa ingin kembali damai dan sejahtera, mereka harus bertobat. Pertobatan itu bisa merupakan pertobatan yang diungkapkan dalam bentuk tanda ataupun acara kultis, seperti berkumpul untuk mengaku dosa (Ezr 9:13; Neh 9:36-37), berpuasa (Neh 9:1; Yl 1:14), mengenakan kain kabung (Neh 9:1; Yl 1:13), duduk di atas abu atau menaburkan abu di kepala (Yer 6:26; Yun 3:6), dan menyampaikan korban bakaran (Im 16:1-19).
Perjanjian Lama menekankan bahwa cakupan pertobatan melebihi duka-cita penyesalan dan perubahan tingkah laku lahiriah. Dalam keadaan apapun pertobatan yang sungguh kepada Allah mencakup perendahan diri batiniah, perubahan hati yang sungguh, dan benar-benar merindukan Yahweh (Ul 4:29; 30:2,10; Yes 6:9; Yer 24:7), disertai pengenalan yang jelas dan baru akan Diri-Nya dan jalan-Nya (Yer 24:7; bdk. 2 Raj 5:15; 2 Taw 33:13). Pertobatan batin ini harus juga berdampak sosial, “Bukan! Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri!” (Yes 58:6-7). Namun, akhirnya seluruh pertobatan itu adalah karunia Allah. Allah menganugerahkan hati yang murni dan baru sehingga orang mau bertobat (bdk. Mzm 51:12; Yer 31:33).
b. Perjanjian Baru
Ada dua istilah yang dipakai oleh Perjanjian Baru berkaitan dengan pertobatan, yakni metanoia dan epistrefô. Kata metanoia muncul dalam Perjanjian Baru kira-kira 58 kali dan selalu diterjemahkan “bertobat”, kecuali Luk 17:3 (‘menyesal’) dan Ibr 12:17 (‘memperbaiki kesalahan’, yang lebih merupakan tafsiran ketimbang terjemahan). Arti asasi kata metanoia adalah perubahan hati, yakni pertobatan nyata dalam pikiran, sikap, dan pandangan. Sementara kata epistrefô muncul kira-kira 30 kali. Dalam arti harafiah kata ini diterjemahkan ‘kembali’ atau ‘berpaling’ (Mat 10:13; 24:18; Kis 16:18; Why 1:12). Kata kerja biasa strefo juga diterjemahkan ‘bertobat’ dalam Mat 18:3.
Jadi epistrefô menunjuk kepada tindakan ‘putar balik’ atau ‘pertobatan’ kepada Allah, unsur yang sangat menentukan dan dengan itu orang berdosa masuk ke dalam eskatologis Kerajaan Allah melalui iman dalam Yesus Kristus dan menerima pengampunan dosa. Tindakan ini menjamin perolehan keselamatan yang dibawa oleh Kristus, dan sifatnya adalah sekali untuk selamanya.
Sejak awal karya publik-Nya, Yesus mewartakan perlunya pertobatan untuk menyambut kedatangan Kerajaan Allah, “Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.” (Mrk 1:15). Sejak itu seruan tobat bergema dalam seluruh Perjanjian Baru. Bersama dengan itu juga didengar kata-kata mengenai pengampunan. Bagi Diri-Nya sendiri Yesus menuntut hak dan wewenang untuk mengampuni dosa (Mrk 2:10), dan sebelum meninggalakan para Rasul, kepada mereka pun Ia berkata, “Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.” (Yoh 20:23).

2. Sakramen Tobat dalam Praksis dan Ajaran Gereja
2.1 Rekonsiliasi Jemaat menurut Model Tobat Publik pada Zaman Patristik
Dari kesaksian Surat Klemens (tahun 93-97) diungkapkan model pertobatan dengan pengakuan dosa. Demikian pula pada pertengahan abad II, Didache menyatakan bahwa pengakuan dosa dan pengampunan dosa menjadi pengandaian seseorang boleh ikut Perayaan Ekaristi. Tertulianus pada akhir abad II menyebut tobat publik. Tobat publik ini diperuntukkan bagi warga Gereja yang melakukan dosa berat dan dilaksanakan sekali saja seumur hidup.

2.2 Tobat Pribadi atau Pengakuan Dosa Pribadi sejak Abad VI
Praktik yang berat dari tobat publik (sekali saja seumur hidup) membuat orang cenderung menghindarinya dan baru menerimanya menjelang datangnya ajal. Tobat pribadi menjadi solusi untuk ini. Tobat ini berasal dari para rahib Irlandia pada abad VI. Mulai tahun 800, tobat publik sudah mendominasi seluruh Gereja Barat. Pada abad XIII, tobat pribadi diterima dan diajarkan dengan resmi oleh Gereja melalui Konsili Lateran IV (1215).

2.3 Teologi Skolastik mengenai Sakramen Tobat
Tekanan teologi skolastik mengenai sakramen Tobat pada umumnya adalah ciri pengadilan dari sakramen Tobat tersebut. Pokok yang didiskusikan adalah kuasa imam untuk memberikan absolusi atau pelepasan dari dosa.

2.4 Ajaran Resmi Gereja pada Abad Pertengahan mengenai Sakramen Tobat
Konsili Lateran IV (1215) mewajibkan semua umat beriman untuk mengaku dosa di hadapan imam sedikitnya sekali setahun dan untuk berusaha melakukan penitensi (DH 812). Konsili Trente (1551) menegaskan ajaran tentang sakramen Tobat sebagai berikut:
– Sakramen Tobat ditetapkan oleh Kristus sendiri dan dapat diulangi
– Gereja mempunyai kuasa untuk melepaskan dan mengampuni dosa
– Pengakuan sakramental di hadapan imam sesuai dengan perintah Kristus dan ditetapkan oleh hukum ilahi
– Menurut hukum Ilahi, pengakuan pribadi atas dosa berat adalah keharusan
– Semua orang kristiani wajib mengaku dosa sekali setahun
– Hanya imam, juga kalau ia berdosa berat, yang mempunyai kuasa untuk mengikat dan melepaskan dosa.

2.5 Sakramen Tobat dalam Semangat Konsili Vatikan II
Konsili Vatikan II meninjau kembali Sakramen Tobat. Pertama-tama, konsili memakai lagi istilah ” Sakramen Tobat”. Sebab yang terpenting memang tobat dan ”orang beriman yang bertobat” (LG 28). Hubungan dengan Gereja juga ditekankan (LG 11). Yang harus dilakukan oleh pentobat dalam Sakramen Tobat ada dua hal, yakni pengakuan dan penitensi (denda). Tetapi hendaknya ia juga menyatakan tobatnya dengan laku tapa dan mati raga sukarela.
Atas kehendak Konsili Vatikan II, disusunlah buku perayaan sakramen Tobat yang baru, ”Ordo Penitentiae” (1973). Dalam pedoman umum ini ditampakkan dimensi ekklesial dan perayaan dari sakramen Tobat.

Leave a comment »

kartu natal di era modern

Sebentar lagi kita akan menikmati lagi gempita Natal dan semarak Tahun Baru. Momen sangat berharga dalam hidup kita. Serentak kita akan disuguhi ragam hiasan Natal dan Tahun Baru: pohon terang, lagu-lagu Natal, gua/kandang natal, kue-kue tahun baru, “marayat-ayat”, yang akhir-akhir ini agak terlupakan: kartu natal, dan seribu satu macam ornamen lainnya. “Kartu natal” itulah yang menjadi fokus kita dalam goresan kecil ini.
Tulisan ini sangat personal sifatnya. Saya menyebutnya “sharing tertulis” dengan para pembaca budiman sekalian. Bermula dari celotehan ringan dengan saudara-saudara di biara tempat kami tinggal. Tidak ada pretensi dari pihak saya untuk suatu ‘debat’ ilmiah atasnya. Ia lahir melulu hasil refleksi. Refleksi atas makin tersisihnya kartu natal oleh tekhnologi modern. Atau bisa jadi karena sudah terlalu biasa sehingga maknanya yang sejati makin luntur. Kadang terlupakan bahwa ia berasal dari tradisi yang sangat mulia. Fenomena ini membeku jadi sebentuk keprihatinan saya pribadi atas sinyalemen itu.

TAHUKAH ANDA………?!
(Sejarah kartu natal)
Tahukah anda…… memberikan hadiah adalah bagian tak terpisahkan dari masa Natal. Kebiasaan itu berasal dari kebiasaan Romawi kuno yang membagi-bagikan hadiah selama festival musim semi. Di beberapa Negara, seperti Italia dan Spanyol, anak-anak tidak memperoleh hadiah pada hari Natal (25 Des.) tetapi memperolehnya pada 05 Januari, malam epifani. (bdk. Compton’s Pictured Encyclopedia vol.3, 326).
Tahukah anda…….bahwa kartu natal yang adalah bagian dari hadiah natal itu lahir dari keinginan setiap orang yagn ingin berbagi suka cita dan harapan pada saat yang istimewa ini: KRISTUS YANG LAHIR KE DUNIA. Ia menjadi manusia – inkarnasi (‘in’ + ‘carne’ = menjadi daging). Konon kartu natal pertama di dunia dilukis oleh seorang seniman Inggris, John Calcott Horsley (1818-1903) atas perintah Sir Henry Cole pada tahun 1843. kartu ini terbagi atas 3 bingkai. Bingkai tengah menunjukkan gambar sebuah keluarga sedang menikmati makan malam Natal. Bingkai yang lebih kecil di kedua sisi menunjukkan perbuatan yang berlandaskan nilai-nilai kristiani. Bingkai sebelah kiri menggambarkan pemberian makanan pada orang lapar, sedang bingkai sebelah kanan menggambarkan pemberian pakaian pada fakir miskin. Di bagian bawah tertulis ucapan terkenal yang dipakai untuk hari Natal “A Merry Christmas & happy New Year to You.”

Tahukah anda…….bahwa mencetak kartu natal kenegaraan dimulai oleh Ratu Victoria pada tahun 1840-an. Kartu natal berwarna pertama kali diterbitkan oleh Louis Prang pada 1847. Ia adalah seorang penerbit yang pertama kali mencetak kartu natal komersial di Boston, Amerika Serikat. Ia dijuluki “Bapak Kartu Ucapan” dari Amerika. Kepopuleran kartu natal mencapai puncaknya pada 1920 hingga saat ini.
Tahukah anda…….bahwa kartu natal paling kecil terbuat dari sebutir beras. Kartu ini diberikan kepada Pangeran Wales dari Inggris pada 1929. Kartu Natal terbesar (53×84 cm) adalah kartu natal yang dipersembahkan kepada Presiden A.S. Calvin Coolidge tahun 1924.

KARTU NATAL BERMAKNA SIMBOLIS
Adalah Ernst Cassirer, seorang profesor Jerman yang mengatakan bahwa manusia bukan hanya makhluk rasional (animal rationale) tetapi sekaligus makhluk simbolis (animal symbolicum). Apa maksudnya? Simbol dari bahasa Yunani = sym-ballein artinya “jatuh bersama.” Dalam simbol, tanda dan makna (yang ditandakan) hadir sekaligus. (bdk. Kenang-kenangan yang berupa sapu tangan misalnya yang diberi oleh seseorang. Sapu tangan itu lebih dari sekadar kain belaka. Dalam sapu tangan itu hadir sekaligus orang yang kita cintai yang memberi sapu tangannya kepada kita; melihat sapu tangan itu melihat dia yang kita cintai). Untuk itulah manusia tidak sekadar punya nalar melulu, ia makhluk simbolis. Artinya, ia mampu mengungkapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Simbol mengungkapkan lebih kaya dari pada apa yang dapat diucapkan bibir. (mengatakan cinta saja bisa dengan banyak simbol: bunga mawar, “ULOS”, surat, dan kartu (natal), dll). Dengan kata lain, manusia mampu menghayati sesuatu ‘yang tidak hadir’ pada sesuatu ‘yang hadir.’
Kartu natal itu bermakna simbolis. Sejajar dengan ungkapan: “Sebuah kartu mewakili kehadiran seseorang.” Mengapa? Karena sebuah kartu sejatinya ditulis oleh orang-orang yang mau berbagi suka cita dengan orang istimewa. Ia (dan suka citanya) ‘hadir bersama’ hadirnya kartu itu. Kartu mengungkap lentingan hati seseorang yang terangkum dalam kata-kata sederhana nan mulia: “Semoga Kristus lahir di hati kita,” “Semoga damai Natal membaharui hidup kita,” “Semoga…..”

KARTU NATAL MULAI DILUPAKAN (?)
Ketika berselancar di dunia maya internet, dengan kata kunci “kartu + natal” mesin pencari google memuat banyaknya pendapat yang mengatakan bahwa MAKNA kartu natal mulai ditinggalkan orang di zaman modern ini. Saya sangat setuju. Kartu natal memang ‘mulai’ dilupakan banyak orang, untuk tidak mengatakan makna sejatinya ditinggalkan sama sekali. Tekhnologi modern menjadi saingan pertama dari kartu natal. Via sms, e-mail, sejenisnya memang lebih praktis, murah, cepat, dan keren (up-to-date). Sementara membuat kartu natal butuh waktu lama.
Menjelang Natal, biasanya ornamen-ornamen natal (kartu natal, cs) membanjiri toko-toko, mall-mall, dan plaza. Beragam jenis dijajakan mulai dari yang paling sederhana sampai yang super-mewah, buatan lokal sampai yang berkualitas ekspor. “Bisnis semusim” ini memang sangat menjanjikan. Banyak orang yang berlomba-lomba membelinya, rela merogoh kocek besar demi si mungil kartu natal yang mewah nan menarik. Bagi saya, hal itu sah-sah saja. Asalkan tidak dipungkiri juga bahwa yang murah tidak semuanya buruk, simple is beautiful. Justru Natal berarti Yesus menjadi manusia, lahir di kandang hina mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia (lih. Flp. 2:1-11). Yang paling penting hal itu berasal dari kedalaman hati seseorang untuk saat yang istimewa itu. Pengalaman saya, kartu natal ‘buatan tangan’ seseorang itu meski jelek jauh lebih bermakna.
Satu hal yang kadang tidak disadari, membuat dan menerima kartu natal seakan menjadi ‘rutinitas semusim.’ “Yah…sudah natal, kita buatlah kartu natal!’ Dua kemungkinan dari terlalu biasa: atau makin bermakna atau menjadi formalitas belaka. Sejauh saya lihat pemaknaannya cenderung pada kemungkinan kedua. Kartu natal seakan berlalu begitu saja, kartu yang dibuat dan diterima kurang dilihat dalam maknanya yang sejati. Padahal kartu natal itu bermakna simbolis tidak melulu pelengkap semarak dan penambah ornamen-ornamen di pohon terang.

PENUTUP
NATAL adalah saat mulia: mengenang kelahiran Yesus Kristus. Ia rela menjadi manusia dan miskin supaya kita menjadi kaya karena kemiskinanNya. Maka tepatlah kita bersuka cita karenanya. Suka cita itu bisa diungkapkan lewat pengiriman kartu natal.
Di awal saya menandaskan bahwa tulisan ini hanya sebatas refleksi dan sharing pribadi atas sinyalemen ‘kartu natal makin terlupakan’ di era modern. Sinyalemen itu kiranya menjadi aba-aba bagi kita untuk semakin jeli membaca tanda-tanda zaman. Kartu natal tetap bermakna sekalipun dihimpit tekhnologi modern. Ia bermakna simbolis, lahir dari tradisi mulia, lebih dari sekadar penghias meja belajar, lemari pakaian, pun penambah hiasan pohon terang.
Menutup nukilan ringan ini, saya mau mengutip pendapat filsuf terkenal “si melankolis” Soren Kierkegaard (1813-1855): “Surat tetap merupakan sarana yang tak tertandingi untuk mengesankan seseorang; huruf yang mati itu sering berpengaruh lebih kuat dari pada kata yang hidup.”

Leave a comment »

NATAL: KELAHIRAN RAJA DAMAI

PENGANTAR
Kata “damai” tentu tidak asing lagi bagi kita. Mungkin kita biasa mendengar kata damai itu dalam bahasa asingnya, pax (b. Latin) atau peace (b. Inggris). Dalam setiap foto hasil jepretan kamera sering tampak orang membuat tanda V dengan jari telunjuk dan tengah teracung ke atas – ”damai!” Hidup damai berarti hidup dalam kebahagiaan utuh-menyeluruh (baik relasi manusia-Allah, manusia-manusia, dan manusia-alam semesta) karena kesatuan dengan Allah (bdk. kata Ibrani šālôm: ’damai-sejahtera’). St. Agustinus dari Hippo (354-430) menyebut damai sebagai ”kemantapan tata-kehidupan.”
Ketika anda membaca tulisan ini, saya sangat yakin bahwa anda (dan saya) sedang dalam keprihatinan mendalam akan karut-marut kehidupan bangsa kita akhir-akhir ini. Kita dibuat bimbang dan resah oleh praktik peradilan yang tidak jelas, perseteruan dalam tubuh Bank Century yang tak kunjung selesai, tuntutan hukum bagi ”penghilangan orang”, dan seribu satu kasus lain yang makin biasa di telinga kita dan pada akhirnya terlupakan begitu saja.
Situasi ini memaksa kita untuk mengamini bahwa damai semakin mahal di negeri ini. Kendati sulit digapai tetapi kita sangat memimpikannya, kini dan saat ini. Kita memimpikan damai yang membuat kita mampu memandang setiap orang adalah saudara. Damai yang mengubah kecondongan hati dari “menguasai” ke sikap hati “melayani” seorang terhadap yang lain.

NAFSU UNTUK MENGUASAI
Adalah filsuf eksistensialis berdarah Jerman, Friederich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), yang mengklaim bahwa dalam diri setiap manusia terdapat ‘kehendak-untuk-berkuasa’ (The will to power).. Setiap orang ingin menjadi yang terkemuka, dianggap paling baik, paling pintar, paling kaya, dll dalam setiap dimensi hidup. Jalan yang paling tepat ke arah itu menurut Nietzsche adalah lewat pengetahuan; “pengetahuan bekerja sebagai alat kekuasaan. Kehendak untuk mengetahui sesuatu tergantung pada kehendak untuk menguasai.”
Kendati dalam hidupnya Nietzsche cemerlang dalam bidang pengetahuan dan menguasai banyak hal, ia merasa senantiasa masih ada kekuatan lain di luar dirinya yang menandingi, yakni Tuhan. Kekuatan Tuhan dan nilai-nilai agama menjadi tandingan yang memenjara dirinya. Tuhan mengawas-awasi dan membuat banyak orang terbelenggu tak berkembang. Untuk itu, ia mengatakan bahwa “Tuhan sudah mati! (God was dead!)”. Bagi Nietzsche, Tuhan yang selama ini mengawasi dirinya harus mati supaya ia berkuasa atas segala-galanya.
Tuhan memang tidak akan pernah ’mati’, Ia hidup dan berkarya senantiasa di tengah-tengah umat-Nya. Namun, sadar atau tidak sadar, kita mengakui kebenaran dalam pendapat Nietzsche bahwa tiap manusia dalam dirinya pada hakikatnya memiliki ”kehendak-untuk-berkuasa”. Kita akui memang dimensi itu (”kehendak-untuk-berkuasa”) tetap ada dalam diri kita tetapi manusia sejatinya harus mampu melampauinya.
Nafsu untuk berkuasa ini kerap mempersulit relasi damai dan harmoni. Hal ini akan ditunjukkan pada bagian akhir tulisan ini dalam pertengkaran murid-murid Yesus perihal siapa yang terbesar di antara mereka; kecemasan para murid untuk dipandang terbesar mewakili kelemahan manusiawi kita. Nafsu untuk berkuasa sangat kontras dalam diri Yesus Kristus, Raja Damai yang telah lahir.

NATAL: KELAHIRAN RAJA DAMAI
Nubuat tentang kelahiran Raja Damai tampak dalam nubuat Nabi Yesaya, salah satunya Yes 9:1-7. Raja Damai akan menghalau kegelapan umat-Nya. Kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan ketika masa pemerintahan Ahaz, yang menolak perintah dan perjanjian dengan Allah. Namun, Allah akan menolong umat-Nya lewat raja yang akan datang. Yes 9:2-3 menceritakan situasi baru di mana Allah akan membebaskan mereka.
Kegembiraan akan lahirnya Raja Damai pada Yes 9:5 dibuka dengan kata ’sebab’ (b. Ibrani, kî). Kegembiraan datang karena Allah membebaskan umat-Nya dari penindasan. Siapakah Raja Damai yang dimaksud? Hal ini menunjuk pada figur eskatologis, Mesias. Anak yang lahir itu akan menunjukkan bahwa Allah ada beserta kita/Immanuel (Yes 7:14). Anak ini merupakan pemenuhan paling agung (ultimate fulfillment) – bdk. Yes 11:1-5. Dia akan memiliki kekuatan dalam kelemahan, kemenangan dalam penderitaan, dan kehidupan dalam kematian (bdk. Yes 42:1-4; 49:4, 21; 50:4-9; 52:13-53).
Orang-orang Kristen kemudian melihat dan mengimani bahwa nubuat nabi Yesaya ini terpenuhi dalam diri Yesus Kristus; memang seluruh nubuat Perjanjian Lama terpenuhi seluruhnya secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Raja Damai yang akan datang bagi seluruh bangsa. Malaikat yang menyampaikan kabar kegembiraan ini kepada para gembala mengatakan: ”Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.” (Luk 2:10-11). Dan sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah: ”Gloria in altissimus Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis” (“Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya”) (Luk 2:14).
Para malaikat mewartakan perdamaian sebagai anugerah kebaikan Allah. Kaisar Agustus memang dianggap mendatangkan kedamaian di wilayah kekaisaran tahun 29 SM sesudah pemberontakan sipil. Tetapi, Pax Romana adalah kedamaian semu yang dipaksakan oleh kekuatan militer. Kedamaian sejati akan datang melalui Yesus Kristus (Yoh 14:27).

DAMAI YANG SEMAKIN MAHAL
Seorang Bapak dengan nada seloroh pernah berkomentar demikian: ”Saat ini semua harga barang-barang naik; minyak naik, beras naik, biaya ini-itu naik. Hanya harga manusia yang semakin turun!” Memang, dunia kita saat ini ditandai dengan pola hidup yang mengorbankan hak azasi setiap manusia. Atas nama persaingan, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Budaya acuh tak acuh, indifferentisme, materialisme, hedonisme mewarnai keseharian kita. Nilai-nilai agama yang luhur dan suci dianggap klise, basi sehingga diabaikan begitu saja.
Seorang penulis rohani Katolik Henri J. M. Nouwen berujar: ”Kita adalah orang-orang yang diliputi ketakutan. Tampaknya, rasa takut sudah merasuki setiap segi kehidupan kita sedemikian rupa. Kebanyakan kita yang hidup pada abad ini hidup dalam rumah yang menyebarkan ketakutan sepanjang masa. Kita merindukan rumah yang bernafaskan kasih. Rumah itu adalah rumah Kristus. Di sana, Ia akan menemani kita dan berkata: ”Aku ini, jangan takut!” (Yoh 6:20).
Selama hasrat untuk berkuasa senantiasa menguasai hidup kita selama itu pula kita akan merasakan ketakutan yang menghantui. Akibatnya, kita tidak akan pernah merasa at home di manapun kita berada. Selama itu pula suasana damai semakin sulit kita alami.

TUHAN, JADIKANLAH AKU PEMBAWA DAMAI!
Peristiwa Natal menyadarkan kita bahwa pembicaraan mengenai damai bukanlah pembicaraan yang utopis begitu saja. Dalam Dia, kita meyakini bahwa damai bisa terwujud di tempat kita masing-masing. Untuk itu, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai.
Mengupayakan perdamaian berarti berjuang untuk membela kehidupan; berani berkata TIDAK untuk ketidakadilan dan YA untuk damai sejahtera. Namun, kita perlu berhati-hati. Kegagalan yang kerap terjadi ialah bukan karena tidak adanya pihak yang mau mewujudkan perdamaian. Kegagalan umumnya terletak pada cara yang tidak tepat untuk mewujudkan damai sehingga akhirnya ditafsirkan keliru. Banyak pihak berusaha mewujudkan damai lewat cara-cara yang justru menakutkan: senjata, tentara, ancaman, dll.
Perlawanan seorang kristiani adalah perlawanan tanpa kekerasan. Damai diberikan bukan oleh balas dendam, melainkan oleh keberanian memberi pipi kiri bila ditampar pipi kanan. Damai tidak diberikan oleh kekuasaan melainkan oleh kasih, ”kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.” (1 Yoh 4:18). Marthin Luther King, Jr mengungkapkan: ”Membalas kekerasan dengan kekerasan akan melipatgandakan kekerasan. Kekerasan akan menambah pekatnya gelap malam yang tiada bintang. Kegelapan tidak akan mampu menghalau kegelapan. Hanya cahaya yang dapat menghalau kegelapan. Hanya cinta yang dapat menghalau kebencian.” namun, usaha itu bukan tanpa tantangan sama sekali. Yesus sendiri sudah mengetahuinya, ”Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya; kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama-Ku.” (Luk 21:12).
Kiranya perayaan Natal semakin menyadarkan kita bahwa ”Maut telah ditelan dalam kemenangan” (1 Kor 15:54). Dengan demikian kita tidak akan gentar. Sebaliknya, kita semakin gigih mewujudkan damai dimana-mana ”sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia.” (1 Yoh 5:4). Ketika murid-murid Yesus mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus menegur mereka seraya berkata: ”Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya.” (Mrk 9:35).
Semoga NATAL (b. Latin, natio-onis F: kelahiran (bdk. kata kerja: nascere 3)) melahirkan pembawa-pembawa damai! SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU!

Leave a comment »

KEHENINGAN yang ‘PENUH SUARA’

Dulu, sewaktu masih di Seminari-Menengah (Pematangsiantar), ada saat tertentu yang dikhususkan untuk silentium magnum (b.Latin = hening ‘besar’) bagi kami para seminaris. Sebagai seorang remaja, aturan itu lebih kerap dipandang sebagai ‘ancaman’ yang menakutkan. Menakutkan karena waktu itu belum persis kami tahu apa makna di balik ‘kebisuan’ itu. Maka tidak mengherankan jika pastor yang sedang mengawas sering menegur kami manakala kecolongan riuh dan ribut.
Pengalaman itu menjadi sangat bermakna bagi saya ketika menjejaki jenjang hidup religius yang lebih tinggi. Saya makin sadar juga bahwa hening tidak sama dengan sepi. Adalah menakutkan jika kesunyian dan kesendirian dipahami dalam bingkai sepi. Tidak sedikit orang yang mengalami demikian, sehingga banyak orang yang tidak bisa belajar kalau tidak ditemani musik ingar-bingar atau barangkali tidak bisa sendirian duduk di kamar barang sekejap saja. Lantas banyak orang yang mencari hiburan batin ke tempat-tempat ramai, ngobrol yang terlalu panjang dengan teman, tertawa terbahak-bahak, ‘mengungsi’ ke mall-mall, super-market, dll. Rupanya memang rasa sepi hilang sebentar, tetapi sebenarnya rasa sepi itu tetap ada. Malahan dengan itu kesepian makin dilipatgandakan sehingga dicari dan dicari terus.
Hening adalah senjata, suluh untuk semakin mengenal diri sendiri dan mengusir kegelapan (kesepian) dari dalam diri, kata Henri J.M.Nouwen. Hening itu penuh suara (angin yang berdesir, kenderaan yang berpacu di aspal hitam). Di dalamnya kita bebas untuk berjalan-jalan mengelilingi kebun kehidupan kita sendiri, menyapu dedaunan yang berserakan dalam diri kita, bebas untuk menyiangi rumput-rumput yang tumbuh liar di dalam diri, menyirami hati kita yang gersang dan menata serta menghiasnya sedemikian rupa. Hening adalah syarat untuk menjadi diri yang sejati. “Ukuran bagi seorang manusia adalah berapa lama dan sampai sejauh mana ia dapat menanggung kesendiriannya,” demikian Sören Kierkegaard.
Dalam Mrk. 1:35-39 dikisahkan bagaimana Yesus di tengah-tengah kesibukanNya masih menyempatkan diri bergelut di dalam keheningan dan berdoa di sana “Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun & pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.” Dengan me-mundur-kan diri Yesus mau maju karena sadar bahwa kesunyian itu memperkaya dan menyumbang. Justru, rahasia tempat pelayanan Yesus tersembunyi di tempat sunyi sehingga Ia berani untuk mengikuti kehendak Bapa. Dari tempat sunyi Yesus berani berserah pada Bapa “Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini dari padaKu tetapi bukanlah kehendakKu melainkan kehendakMulah terjadi.” (Luk. 22:42)
Di tengah modernitas yang mengagungkan persaingan dan prestasi, banyak orang yang melihat hening sebagai momok yang harus dihindari. Persaingan dan prestasi dilihat sebagai ukuran seorang manusia. Itulah wajah zaman kita. Manusia meragukan daya yang diusung oleh keheningan. Padahal janji yang dibawa oleh keheningan itu ialah bahwa kehidupan baru dapat dilahirkan di dalamnya. Sedikit demi sedikit kita akan mampu melepaskan mimpi-mimpi yang membuat kita terlalu ambisius, melepaskan nafsu-nafsu tidak teratur dan membantu kita mencintai sesama apa-adanya dia sebagai manusia.

Leave a comment »

JANJI YAHWEH MENGENAI KERAJAAN DAMAI Uraian Eksegetis atas Yeh 34:23-31

1. Pengantar
Dalam dunia Timur Tengah Antik (Ancient Near East), penggunaan metafora gembala adalah hal yang biasa. Metafora gembala dipakai untuk menyatakan fungsi seorang raja yang memimpin sebuah bangsa. Salah satu contoh ialah raja-raja Sumeria pada millennium ke-3 B.C. yang menyebut diri mereka sebagai gembala atas rakyatnya. Seruan itu dilukiskan sebagai berikut: “Jika orang itu mengindahkan kata-kataku yang kutulis dalam stela, dan tidak meninggalkan hukumku,…semoga Shamash menjadikan orang itu memerintah lama seperti aku, raja keadilan; semoga dia menggembalakan rakyatnya dalam keadilan!”
Dalam kitab Yehezkiel, elaborasi dalam bentuk metafora adalah salah satu kekhasan kitab itu. Memang, dalam buku-buku kenabian yang lain kita menemukan juga bentuk-bentuk metaforis tetapi tidak seluas (extensive) metafora dalam kitab Yehezkiel. Susunan metafora-metafora Yehezkiel tampak disengaja dan sistematis.

2. Uraian Eksegetis atas Yeh 34: 23-31
2.1 Catatan Awal
Secara garis besar Kitab Yehezkiel terdiri atas 3 bagian besar, yakni bab 1-24 (nubuat penghukuman atas penduduk Yehuda dan Yerusalem), bab 25-32 (nubuat penghukuman atas bangsa-bangsa asing), dan bab 33-48 (nubuat keselamatan). Dengan demikian, Yeh 34 masuk pada pembagian ketiga yakni nubuat keselamatan.
Yeh 34 merupakan salah satu metafora gembala yang terkenal dalam kitab suci Ibrani. Di dalamnya ditampilkan para gembala yaitu para pemimpin rohani dan politik yang tidak melaksanakan peranan yang diberikan Yahweh kepada mereka. Akibatnya adalah orang-orang Israel tercerai berai seperti domba tanpa gembala (ay. 1-10). Oleh karena itu, Yahweh sendiri akan mengurusi dan mengumpulkan kembali domba-domba-Nya terutama mereka yang lemah dan terluka (ay. 11-16). Namun, tidak semua domba-domba itu akan dipulangkan Yahweh. Yahweh akan memisahkan domba-domba yang baik dari domba-domba yang jahat (ay. 17-22). Pada tahap akhir Yahweh menjanjikan kedatangan gembala yang baru dari keturunan Daud (ay. 23-31). Daud historis adalah orang yang berkenan kepada Yahweh (2 Raj 8:19). Melalui Daud Yahweh bukan saja membebaskan bangsa Israel dari gangguan bangsa Filistin, tetapi juga membawa mereka ke dalam kesejahteraan dan kekuatan. Ide dan harapan akan kehidupan dalam kerajaan demikian muncul dalam tema yang akan kita lihat dalam pembahasan sederhana ini.

2.2 Kesatuan Teks Yeh 34:23-31
Pada umumnya para ahli membuat Yeh 34:23-31 sebagai satu kesatuan unit. Unit Yeh 34:23-31 dibedakan dan dipisahkan karena bagian ini memperluas tema yang sudah ada dalam Yeh 34:1-22. Setelah domba-domba diselamatkan (ay.16) dan domba-domba yang baik dipisahkan dari domba-domba jahat (ay.17-22), seruan yang menyegarkan dimulai dengan janji Yahweh yang akan mempersatukan kawanan itu di bawah satu gembala, yakni seorang dari keturunan Daud. Figur yang diungkapkan dalam ayat 17-22 dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, Hölscher melihat bahwa ayat 23-31 ini adalah tambahan kemudian yang diduga berasal dari tangan lebih dari satu orang. Yeh 34: 23-31 berisi janji Yahweh mengenai kerajaan damai bagi umat-Nya. Bagian ini dibagi menjadi dua bagian:
o Ayat 23-34: janji Yahweh mengenai Daud Redivivus.
o Ayat 25-34: kemakmuran bagi bangsa.

2.3 Janji Yahweh Mengenai Daud Redivivus (ayat 23-24)
Ayat 23: Ungkapan ”Aku akan mengangkat satu orang gembala”di sini dikaitkan dengan Am 9:11 (pendirian kembali pondok Daud yang telah roboh) dan II Sam 7:12 (pembangkitan kembali keturunan Daud). Bila dikaitkan dengan Yeh 37:24, ”satu orang gembala” mengimplisitkan satu kawanan, yakni penyatuan kerajaan-kerajaan (bdk. satu kawanan, dengan satu gembala (Yoh 10:16)).
”… yaitu Daud, hamba-Ku….” Ada beberapa perbedaan pendapat para ahli dalam memandang sebutan Daud di sini. Beberapa melihatnya sebagai janji Yahweh mengenai kedatangan seorang raja damai dari keturunan Daud sebagaimana harapan kenabian tradisional. Yang lain melihat bahwa Yahweh akan menghidupkan Daud kembali. Kata hēqīm dipakai untuk menyatakan pengangkatan seorang pemimpin, yakni ide tentang kebangkitan Raja Daud dari kematian. Pendapat ketiga berusaha memperlihatkan bahwa apa yang ditekankan di sini adalah pengembalian kembali dinasti Daud dahulu. Akibatnya, ungkapan ”hambaku Daud” dapat dimengerti bukan secara individual tetapi kolektif.
Para ahli sekarang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sebutan Daud adalah kedatangan seorang dari keturunan Daud (Daud Redivivus). Istilah yang dipakai adalah mengangkat, dan bukan membangkitkan. Sifat-sifat yang dialamatkan kepada Daud Redivivus itu adalah sifat religius-etis (setia kepada Yahweh sehingga disebut hamba Yahweh (ebed-Yahweh) dan sifat politis. Dalam Yeh 37:25 Daud akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Ungkapan ini secara lebih penuh terdapat dalam 37:22-25 yang merupakan seruan ulang dari Yer 23;57; 30:9; Zak 2:16.
”… dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya.” Sebutan gembala adalah fenomena yang umum dalam dunia Timur Tengah Antik (lihat pengantar). Kekhasan bagian ini terletak pada pemakaian istilah yang kini digunakan pada mesias dari keturunan Daud yang akan datang.
Ayat 24: Interpretasi atas ayat 23 dikonfirmasikan lewat ayat 24 yang memasukkan pelantikan ”hamba Daud” dalam rumusan perjanjian yang lebih tua. Rumusan itu kemudian menunjukkannya sebagai bagian integral perjanjian yang baru: ’Aku, Yahweh akan menjadi Allah mereka serta hamba-Ku Daud akan menjadi raja di tengah-tengah mereka.’ Bagian kedua dari rumusan perjanjian ”mereka akan menjadi umat-Ku” sengaja dihilangkan karena inti utama yang hendak ditekankan adalah berkat tertinggi yang akan diberikan dengan kehadiran personal raja damai. Rumusan perjanjian yang penuh diungkapkan justru dalam ayat 30 untuk menyimpulkan keseluruhan bagian.

2.4 Kemakmuran bagi Bangsa (ayat 25-31)
Ayat 25: ayat 25 berbicara tentang penyimpulan perjanjian yang baru. Keistimewaan dari nubuat ini terletak pada pemakaian istilah berith syalom. Berith bermakna perjanjian tanpa pamrih dari Yahweh. Perjanjian seperti ini diberikan (karat-le) bukan disepakati (karat-et). Mereka tidak lagi jarahan bangsa-bangsa dan binatang (bdk. ay 28). Janji ini identik dengan Im 26:6. Perjanjian itu akan mengubah binatang-binatang buas yang berbahaya (Yes 2:6-8; 35:9; 65:25; Ayub 5:22-33).
Pandangan yang agak berbeda mengenai berith syalom diberikan oleh J. Pedersen. J.Pedersen menterjemahkan MELY xIXA (bryt slwm, ”perjanjian damai”) dalam 34:25; 37:26; Yes 54:10 dengan ”perjanjian yang tidak dapat rusak” (unbreakable covenant).
”… mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tenteram dan dapat tidur di hutan-hutan.” Tekanan pada jaminan hidup (ay. 25, 27, 28) menunjukkan betapa bahaya kehidupan berlangsung lama pada periode sebelumnya. Namun, bangsa itu akan diam dengan aman di daerah padang gurun (Yer 5:6) dan hutan-hutan, di mana biasannya terdapat binatang-binatang buas yang melukai manusia (Yer 5:6). Kata הטבל (lbth, ”dalam keamanan”) (28:26;34:25, 27f; 38:8, 11, 14; 39:26) adalah kata kunci bagi kebebasan dari rasa takut yang di masa depan akan diberi damai oleh Yahweh. Upah ketaatan manusia dalam Im 26:5bβ, 6 muncul di sini sebagai rahmat gratis dari Yahweh bagi umat-Nya.
Ayat 26-27: Pada bagian ini diungkapkan berkat atas tanah yang menghasilkan. Hujan berlimpah yang menjadikan pohon-pohon menghasilkan buah dan tanah yang memberi hasilnya (Im 26:4), akan menjadi tanda dengan mana Yahweh menyatakan Diri-Nya sendiri. Yehezkiel mengulangi apa yang dikatakan nabi pendahulunya, Yesaya, yang berbicara mengenai hujan musim yang akan menyuburkan tanah (ay.27). Hujan yang dimaksud di sini adalah hujan pada musim dingin (géshem, kadang-kadang disebut hujan terakhir) dari pertengahan Desember-Maret; Hujan itu akan membasahi tanah dan mengisi mata air dan waduk sebelum musim kering tiba (Mei-Oktober); lihat Ul 2:14; 28:12; Zak 10:1, Ayub 38:26f. Bahasa itu mirip dengan ungkapan Im 26:4a.
Ungkapan מטות שבר (sbr mtwt, ”mematahkan penghalang”) terdapat juga dalam Yeh 30:18. Sementara kata על (’l, ”kuk”) tidak terdapat di tempat lain dalam kitab Yehezkiel. Kata itu terdapat dalam Yes 9:3; 10:27; 14:25; Yer 28:2, 4, 11; 30:8.
Ayat 28: Perihal bagaimana bangsa itu datang untuk diam dengan aman di tanah terjanji tidak seperti ungkapan Yes 2:4 dan Hos 2:18 yang memasuki tanah dengan senjata dan kerja keras. Mereka akan melepaskan kuk (beban) yang selama ini memenjarakan mereka.
Ayat 29: Sekali lagi diberikan ungkapan damai di mana tidak seseorang pun merasa takut lagi (39:26; bdk. Im 26:6a), bebas dari kelaparan (5:12, 16f; 6:11f; 7:15; 12:16, 14:13, 21; bdk. Im 26:5bα) sebagaimana dalam 36:29f dan dari hukuman bagi bangsa-bangsa dalam 36:6f, 15. Frase “taman kebahagiaan” tidak sepenuhnya jelas. Barangkali hal itu dibuat berdasarkan keterangan Yeremia mengenai keselamatan dengan ide tanaman. Sementara kata מטע (mt‘, “taman”) yang dipakai dalam Yeh 17:7; 31:4 bukanlah rumusan dari kitab itu sendiri, barangkali dapat dilihat dalam kitab Trito-Yesaya (61:3; bdk 60:21).
Taman keselamatan, atau damai, tempat šālōm tinggal dan yang memiliki korelasi dengan berit šālōm dari ay 25, menyajikan paralel yang tepat dengan Yes 32:15-18, di mana hutan belantara akan diubah menjadi lahan produktif. Di sana, menurut Yesaya, keadilan dan kebenaran akan diam, dan buahnya akan menjadi damai serta bertahan selama-lamanya.
Ayat 30: Ungkapan rumusan perkenalan rata-rata berdiri sendiri dengan bahan yang berasal dari rumusan perjanjian…. Ketika rumusan perjanjian dikatakan: ”Akulah Yahweh, Allah mereka,” karakter perjanjian sebagai anugerah secara jelas digarisbawahi dengan tambahan dalam Teks Masoreticus: “Aku, Yahweh, Allah mereka, menyertai mereka”.
Bentuk “bahwa Aku…menyertai mereka” tidak mempunyai paralel dalam kitab Yehezkiel. Barangkali dengan mereka telah disalin dengan salah dari kata engkau (ye, konsonan yang sama dalam bahasa Ibrani) dalam ay. 31. “…dan mereka adalah umat-Ku” bisa dibandingkan dengan Hos 2:25; Yes 51:16; 67:8 yang diambil alih kemudian oleh Zak 13:9.
Ayat 31: Kata עאן (‘’n, “kawanan”) dijelaskan secara terperinci dalam ayat 31 dalam dua bentuk berbeda. Bentuk pertama dijelaskan dengan tambahan מרעיתי (mr‘yty, “gembalaku”) yang dikecualikan dari Yer 23:1, ditemukan dalam bahasa-bahasa pemazmur (Mzm 74:1; 79:13; 95:7; 100:3). Bentuk kedua dijelaskan dengan tambahan אדם (‘dm, “manusia”) yang membuat tokoh yang dibicarakan diaplikasikan pada manusia (lih. juga 36:38). Akan tetapi tidak berarti bahwa kata אדם (‘dm, “manusia”) hanya terbatas pada bangsa Israel saja. R. Simeon b.Yohai berkata: “Engkau disebut manusia (אדם) tetapi penyembah-penyembah berhala tidak disebut demikian.”

3. Penutup
Setelah mengikuti pemaparan di atas, kita mendapat gambaran mengenai Yahweh sebagai Allah yang peduli dan terlibat dalam kehidupan umat-Nya. Kepedulian itu ditampakkan lewat tindakan Yahweh yang akan memilih dan mengangkat seorang gembala dari keturunan Daud (Yeh 34:23-24). Gembala yang akan dipilih ini akan hidup sesuai dengan kehendak Yahweh. Yahweh sebagai gembala sejati atas Israel akan menjadi teladan hidup. Figur gembala ini tentu amat berlawanan dengan pemimpin-pemimpin politik dan religius pada masa itu yang melupakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menciptakan keadilan.
Pilihan Yahweh untuk mengangkat seseorang gembala semata-mata untuk mewujudkan kerajaan damai bagi umat-Nya. Kerajaan seperti itu ditandai oleh kemakmuran dan kesejahteraan bagi umat di tanah yang mereka tempati (Yeh 34:25-31). Kemakmuran dan kesejahteraan ini mengindikasikan komitmen Yahweh yang penuh cinta terhadap umat-Nya.

Leave a comment »

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN BANGSA INDONESIA

1. Pendahuluan
Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarnya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Dalam konteks inilah maka Pancasila merupakan suatu asas kerohanian negara, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma dan kaidah hukum dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila yang demikian ini justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis yaitu UUD negara maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi.
Pancasila, proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 yang merupakan cita-cita bangsa saling berkaitan dan kaitan itu mengarah pada pembentukan ketatanegaraan Republik Indonesia dan segala sistem pemerintahannya. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan kulminasi (puncak) dari tekad bangsa untuk merdeka. Proklamasi memuat perjuangan penegakan jiwa Pancasila yang telah berabad-abad lamanya dicita-citakan. Selanjutnya tujuan dan cita-cita proklamasi ini tercermin dalam UUD 1945 yang terbagi dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD. Dan, UUD 1945 berlandaskan dan didasari oleh Pancasila yang merupakan sumber tata tertib hukum Indonesia.
Pada pembukaan UUD 1945 terdapat dengan jelas maksud, tujuan serta alasan bangsa Indonesia untuk mendirikan suatu negara. Dalam pembukaan itu juga secara resmi dan autentik dirumuskan kelima sila Pancasila dan Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan, diungkapkan secara terperinci dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Secara khusus, pada pembukaan UUD 1945 dalam alinea IV, disebutkan bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, dan kemudian dipertegas kembali pada pasal 1 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini hendak menandaskan tuntutan jiwa Pancasila, yaitu terbentuknya negara kesatuan.
Melalui prinsip-prinsip UUD 1945, sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia pun dibentuk. Dengan kata lain, sekali lagi, dasar sistem pemerintahan adalah UUD 1945, yang di dalamnya terkandung muatan-muatan Pancasila. Akan tetapi, kendati dalam perjalanan waktu sistem pemerintahan ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan, sistem pemerintahan ketatanegaraan tetap berdasar pada UUD 1945.
Dalam makalah yang singkat ini kelompok pertama-tama memaparkan definisi dari ketatanegaraan, negara dan kaitannya dengan konstitusi baik secara umum maupun dalam konteks Indonesia sebagai bangsa. Bidang-bidang ketatanegaraan Republik Indonesia, yakni tata organisasi, tata jabatan, tata hukum dan tata nilai dijabarkan berikutnya. Kemudian pembahasan beralih pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Di dalamnya dijelaskan empat fase penting dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, yakni masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, masa Orde Baru, masa Orde Lama dan masa Reformasi sampai sekarang ini. Dalam keempat fase inilah akan diuraikan bagaimana ketatanegaraan itu berlandaskan pada Pancasila, yang secara terperinci termuat dalam UUD 1945; untuk itu kelompok perlu berbicara lebih intens mengenai Pembukaan UUD 1945 yang pada akhirnya menjiwai sistem perundang-undangan di negara kita. Selanjutnya, sebelum bagian penutup (kesimpulan dan refleksi), kelompok membahas potret perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia yang terbaru, yakni sistem ketatanegaraan Indonesia pascaamandemen UUD 1945. Sistem ketatanegaraan setiap bangsa bersifat dinamis. Dan, berkaitan dengan UUD 1945, Presiden Soekarno sudah mengingatkan sebelumnya bahwa “UUD yang dibuat adalah UUD sementara atau UUD kilat. Akan dibuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna.”
2. Pengertian Ketatanegaraan Republik Indonesia
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Untuk mengerti ketatanegaraan dari suatu negara pertama sekali perlu dimengerti apa itu negara: paham negara secara umum dan negara menurut bangsa Indonesia. Hubungan negara dan konstitusi akan diuraikan selanjutnya.
2.1 Arti Negara Secara Umum
Kata “Negara” berasal dari bahasa Sansekerta nagari atau nagara yang berarti kota. Negara memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara institusional dan melampaui masyarakat-masyarakat terbatas untuk mewujudkan kepentingan bersama. Sedangkan dalam arti sempit negara disamakan dengan lembaga-lembaga tertinggi dalam kehidupan sosial yang mengatur, memimpin dan mengkoordinasikan masyarakat supaya hidup wajar dan berkembang terus. Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). Negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Negara dapat dilihat dari dua segi perwujudannya, yakni sebagai satu bentuk masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sebagai satu gejala hukum.
Setiap ahli mengartikan negara menurut titik pandangnya masing-masing. Dari bermacam-macam pengertian itu, kita dapat mengelompokkan menjadi empat, yaitu: pengertian negara ditinjau dari organisasi kekuasaan, organisasi politik, organisasi kesusilaan dan integrasi antara pemerintah dengan rakyatnya.
a. Negara ditinjau dari organisasi kekuasaan:
 Logemann, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa.
 George Jellinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah menetap di wilayah tertentu.
b. Negara ditinjau dari organisasi politik:
 Roger H. Sultou, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
 Robert M. Mac. Iver, negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa.
 Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
c. Negara sebagai organisasi kesusilaan:
 Hegel, negara merupakan organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis antara kemerdekaan individu dengan kemerdekaan universal.
 J. J. Rousseau, kewajiban negara adalah untuk memelihara kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban kehidupan manusia.
d. Negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat:
 Negara dalam arti ini berarti ada hubungan yang erat antara pemerintah dengan rakyat dan teori ini biasa disebut dengan teori integralistik. Menurut teori integralistik, negara adalah susunan masyarakat yang erat antara semua bagian atau organ dari seluruh anggota masyarakat sehingga bersifat organis.
Istilah negara yang dipergunakan dalam ilmu kenegaraan saat ini merupakan terjemahan dari: State (Inggris), Staat (Belanda), Lo stato (Italia), Der staat (Jerman). Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.
Menurut Prof. Mr. L. J. Van Apeldoorn negara mengandung beberapa makna, seperti berikut ini:
 Istilah negara diartikan sebagai penguasa, yaitu untuk mengatakan orang-orang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah.
 Istilah negara diartikan persekutuan rakyat, yaitu untuk mengatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, di bawah kekuasaan tertinggi menurut kaidah hukum.
 Negara mengandung arti suatu wilayah tertentu. Hal ini untuk mengatakan suatu daerah yang di dalamnya didiami suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi.
 Negara berarti kas negara atau fiscus, yaitu untuk menyatakan harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum, seperti dalam istilah pendapatan negara.
2.2 Arti Negara atau Sifat Hakikat Negara menurut Bangsa Indonesia
Perumusan dasar negara Republik Indonesia bersumber pada norma-norma pokok yang merupakan fundamen negara. Hal itu dirumuskan dalam UUD 1945. Cara pandang Indonesia tidak sekadar melihat negara secara organis, melainkan sebagaimana disepakati kemudian seperti dirumuskan dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa negara adalah suatu keadaan kehidupan berkelompoknya bangsa Indonesia yang atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk kehidupan kebangsaan yang bebas. Negara dan warga negara bersatu.
Warga negara atau rakyat merupakan unsur vital bagi negara. Tanpa rakyat tidak ada negara. Dalam istilah ilmu kemasyarakatan, rakyat berarti satu kesatuan yang terdiri dari kelompok manusia yang berdasarkan sendi-sendi kebudayaan, unsur-unsur yang objektif seperti keturunan, adat istiadat, bahasa, kesenian dan lain-lain. Negara merupakan satu bentuk organisasi masyarakat yang meliputi satu kelompok manusia tertentu dan terbatas menurut ketetapan dan penentuan organisasi itu sendiri. Kelompok manusia menjadi pendukung tertib hukum negara dan mempunyai hak-hak maupun kewajiban tertentu terhadap negara. Status warga negara diatur dalam konstitusi dan diselenggarakan oleh undang-undang tersendiri.
Kedudukan warga negara dan hubungannya dengan negara diatur oleh badan legislatif negara yang ditunjuk dan dipilih dalam berbagai fungsi kenegaraan. Ada dua segi status warga negara: 1) Segi aktif. Ini diperoleh sebagian warga negara dalam fungsinya selaku pemilih atau anggota legislatif; 2) Segi positif. Ini dimiliki oleh semua warga negara selaku pendukung hukum yang terkena oleh hukum dalam negara tersebut. Menurut Prof. Djojogono kedua segi status warga negara tersebut terdapat dalam negara demokrasi, yakni rakyat bertindak selaku Sang Nata Ngiras Kaula (raja sekaligus hamba) dan selaku Kaula Ngiras Sang Nata (hamba sekaligus raja).
Hubungan antara warga negara dan negara dapat dilihat sebagai hubungan kemasyarakatan yang timbal balik. Setiap individu dalam hubungannya dengan masyarakat mempunyai hak serta kewajiban dan bertanggung jawab atas perikehidupan serta kelangsungan masyarakatnya dengan memelihara dan mengindahkan kepentingan umum.
2.2.1 Terjadinya Negara Republik Indonesia
Secara teoritis, negara dianggap ada apabila telah dipenuhi ketiga unsur negara, yaitu pemerintahan yang berdaulat, bangsa dan wilayah. Namun, di dalam praktek pada zaman modern, teori yang universal ini di dalam kenyataan tidak diikuti orang. Kita mengenal banyak bangsa yang menuntut wilayah yang sama, demikian pula halnya banyak pemerintahan yang menuntut bangsa yang sama. Orang kemudian beranggapan bahwa pengakuan dari bangsa lain, memerlukan mekanisme yang memungkinkan hal itu dan hal ini adalah lazim disebut proklamasi kemerdekaan suatu negara.
Perkembangan pemikiran seperti ini mempengaruhi pula perdebatan di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, baik di dalam membahas wilayah negara maupun di dalam merumuskan Pembukaan yang sebenarnya direncanakan sebagai naskah proklamasi. Oleh karena itu, adalah suatu kenyataan pula bahwa tidak satupun warga negara Indonesia yang tidak menganggap bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah awal terjadinya Negara Republik Indonesia.
Dengan demikian, sekalipun pemerintah belum berbentuk, bahkan hukum dasarnya pun belum disahkan, namun bangsa Indonesia beranggapan bahwa negara Republik Indonesia sudah ada semenjak diproklamasikan. Bahkan apabila kita kaji rumusan pada alinea kedua Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan suatu proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Secara ringkas rincian tersebut adalah sebagai berikut: 1) perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia; 2) proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan; dan 3) keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, jelaslah bahwa bangsa Indonesia menerjemahkan dengan rinci perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya negara Indonesia.
2.2.2 Tujuan Negara Republik Indonesia
Salah satu pertanyaan yang mendasar dalam menganalisa suatu negara adalah apa dan bagaimana tujuan negara Indonesia? Atau, apa tujuan dari kehidupan nasional kita?
Tujuan Umum, tujuan negara yang bersifat umum ini melingkupi kehidupan sesama bangsa di dunia. Hal ini terkandung dalam kalimat : “… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial … “
Tujuan negara dalam anak kalimat ini realisasinya dalam hubungan dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu di antara bangsa-bangsa di dunia ikut melaksanakan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Hal inilah yang merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Tujuan khusus, terkandung dalam anak kalimat “.., untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”. Konsep yang lebih tua dari pada Negara Hukum (modern) ialah konsep bahwa negara bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum atau res publica. Apakah yang merupakan kepentingan umum menurut bangsa Indonesia secara ketatanegaraan? Hal ini sering kali diungkapkan sebagai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang adalah tujuan bangsa kita.
Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 di atas dirumuskan unsur-unsur dari pada masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila secara dinamis, yakni a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah (wilayah); dan b) memajukan kesejahteraan umum; c) mencerdaskan kehidupan bangsa.
2.3 Pancasila, UUD 1945, Negara dan Ketatanegaraan Indonesia sebagai Satu Kesatuan Integral
Pokok pembahasan kita dalam makalah ini adalah Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila, sebagaimana sudah disinggung oleh kelompok-kelompok dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara, falsafah bangsa Indonesia, identitas/keunikan dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila ini menjadi dasar dan sumber tata tertib hukum (ketatanegaraan) Republik Indonesia. Artinya, susunan dan konsep hukum di Indonesia harus selalu berpedoman kepada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini kemudian dituangkan ke dalam Pembukaan UUD 1945 terutama alinea IV. Pembukaan UUD 1945 menjadi pedoman dalam menyusun undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
Ketatanegaraan, sebagaimana disinggung pada pembahasan sebelumnya, tidak dapat dipisahkan dari negara sebab terbentuknya negara mengandaikan adanya struktur ketatanegaraan yang jelas. Untuk lebih memahami ketatanegaraan tersebut, pantas dikaji apa itu konstitusi dan kaitannya dengan negara.
Istilah konstitusi dari sudut sejarah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Dalam masyarakat Yunani Kuno kata politea diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Dalam bahasa Latin, konstitusi disebut constitutio-onis F yang artinya ketentuan, penetapan.
Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang yang tidak pernah dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau UUD suatu negara. Dalam arti luas, konstitusi adalah sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, yang terdiri dari campuran tata peraturan baik yang bersifat hukum (legal) maupun yang bukan peraturan hukum (non-legal). Dalam arti sempit, konstitusi adalah sekumpulan peraturan legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam “suatu dokumen” atau “beberapa dokumen” yang terkait satu sama lain.
Menurut Sri Semantri, seorang ahli tata-negara, UUD atau konstitusi pada umumnya memuat tiga hal pokok, yakni adanya jaminan terhadap hak-hak azasi manusia dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan adanya pembagian/pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Maka, kalau kita perhatikan Pembukaan UUD 1945 (terutama alinea IV), tujuan UUD 1945 adalah untuk menentukan struktur ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan prinsip negara berdasarkan atas hukum serta menentukan tujuan negara (lihat tujuan umum dan khusus negara Indonesia di atas).

3. Bidang-bidang Ketatanegaraan Republik Indonesia
3.1 Tata Organisasi
Bernegara dapat juga disebut berorganisasi. Artinya, suatu kelompok yang dalam mencapai idealismenya menempuh jalan dan cara yang telah disepakati. Ketatanegaraan Republik Indonesia dibagi dalam 4 bentuk:
3.1.1 Bentuk Negara dan Pemerintahan
Bentuk negara Indonesia ialah republik yakni suatu pola negara yang mewujudkan sesuatu dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Hal itu penting untuk menjaga kesatuan dan keutuhan negara Indonesia. Jadi, demokrasi selalu bertujuan untuk menjaga kesatuan negara. Bagaimana cara mewujudkan kepentingan bersama itu? Hal itu diatur dalam GBHN: a) setelah GBHN disusun, b) maka dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Keuangan Negara, c) kemudian, ditetapkan pendapatan dan belanja negara, d) dan diikuti dengan laporan pertanggungjawaban keuangan negara.
Bentuk pemerintahan bertujuan untuk mengatur relasi antar setiap lembaga-lembaga negara. Maka, terbentuklah sistem pemerintahan Republik Indonesia: 1) Indonesia adalah negara yang berdasar hukum; 2) Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi; 3) Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR; 4) Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi; 5) Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR; 6) Kekuasaan kepala negara terbatas; 7) Presiden tidak dapat membubarkan DPR; 8) DPR mengawasi jalannya pemerintahan; 9) DPR berhak memanggil presiden jika kebijakan presiden melanggar ketentuan hukum. Jadi, dalam kelembagaan ada lembaga tertinggi dan tinggi negara. Kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR.
3.1.2 Unsur-unsur Negara
Unsur-unsur penentu organisasi negara mempunyai tingkat dan kekhasannya:
a. Penyelenggara negara bidang penerapan hukum oleh legislatif
b. Penyelenggara negara bidang penerapan hukum oleh eksekutif
c. Penyelenggara negara bidang penegakan hukum oleh yudikatif
Karena negara Indonesia adalah negara kesatuan, maka tidak ada istilah negara bagian. Oleh karena itu, untuk mewujudkan bidang-bidang penyelenggara negara, maka disesuaikan dengan tingkat pembagian yang berlaku di negara Republik Indonesia, yakni: 1) Daerah Indonesia dibagi dalam tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa; 2) Setiap daerah baik daerah otonom maupun daerah administrasi akan diadakan badan perwakilan dan pemerintahan atas dasar permusyawaratan.
3.2 Tata Jabatan
Tata jabatan perlu karena di dalam negara Indonesia suatu jabatan bersifat tetap, sedangkan pelakunya berbeda atau berganti-ganti. Hal itu diperlihatkan sebagai berikut:
1. Perwakilan: MPR, DPR dan DPRD I dan II, DPD
2. Penggolongan penduduk: berdasarkan partai, berdasarkan fungsi-fungsi di masyarakat, golongan dan karya, dll. Penggolongan ini juga dapat dilihat dari segi: puas atau tidaknya masyarakat atas: situasi politik, ekonomi, pendidikan, keamanan; puas atau tidaknya masyarakat radikal dan liberal atas perubahan dan reformasi; percaya tidaknya masyarakat akan ada tidaknya perubahan terhadap berbagai situasi masyarakat, dll.
3. Alat perlengkapan negara (aparatur negara):
a. Aparatur negara di bidang perwakilan seperti: DPR
b. Aparatur negara di bidang pemerintahan, seperti: Presiden dan Wakil Presiden serta para Menteri, MPR, Dewan Penasihat, dll.
c. Aparatur negara di bidang pertahanan, seperti: TNI dan Polri
d. Aparatur negara di bidang pengadilan, seperti: MA, jaksa, hakim, dll.
3.3 Tata Hukum
Ketatanegaraan tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum menjadi ketentuan-ketentuan yang mengatur ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian Negara kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan teratur. Dengan perkataan lain Negara berhubungan erat dengan hukum.
3.3.1 Konstitusi
Konstitusi merupakan suatu pola hidup berkelompok dalam organisasi Negara. Dengan demikian muatannya ialah:
a) Hal-hal yang dianggap fundamental dan berorganisasi seperti kepala negara, warga negara, perwakilan, dan kewenangan kenegaraan.
b) Hal-hal yang dianggap penting dalam hidup berkelompok suatu bangsa
c) Hal-hal yang dicita-citakan. Aspek ini berperan sebagai daya pemersatu, menstabilkan arah dan gerak kenegaraan.
Beberapa aspek di atas akan menjadi hukum dasar yang tidak dapat diubah-ubah, jika aspek-aspek tersebut dirumuskan dalam suatu naskah tertulis. Hal ini dapat dipandang dalam undang-undang dasar bangsa Indonesia. UUD ini bersumber dari muatan yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia.
3.3.2 Hak dan Kewajiban Konstitusional Warga Negara
Sebagaimana UUD 1945 bersumber dari Pancasila, maka dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai hak dan kewajiban Konstitusional warga negara menurut UUD 1945.
Warga negara terdiri dari:
a) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan kewajiban menaati hukum,
b) Kesamaan hak dalam pemerintahan dan kewajiban menjunjung visi pemerintahan yang syah,
c) Hak atas pekerjaan yang layak dari segi kemanusiaan,
d) Hak akan kehidupan yang layak dari segi kemanusiaan,
e) Hak atas bela negara serta kewajibannya,
f) Hak atas pendidikan nasional dan kewajibannya,
g) Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Dengan perkataan lain kebebasan berpolitik,
h) Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agamanya atau kepercayaannya,
i) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
3.3.3 Negara Hukum
Menurut Emanuel Kant konsep Negara Hukum adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep ini dapat disebut juga sebagai Negara jaga malam (Nachtwachterstaat-nachtwaker staat). Dalam perkembangan selanjutnya konsep tersebut dihubungkan dengan penyelenggaraan kepentingan umum yang ditentukan sebagai persetujuan antara pemerintah dan rakyat yang melampaui wakilnya. Persetujuan ini disebut Undang-undang. Oleh karena itu konsep negara hukum semacam ini disebut pula negara Undang-undang di mana pemerintahannya berdasarkan atas Undang-undang.
Konsep Negara Hukum Indonesia dapat dipandang dari dua segi:
Segi materi, dapat dijelaskan berdasarkan arti negara dan arti hukum menurut bangsa Indonesia:
• Negara adalah keadaan berkelompoknya bangsa Indonesia, yang atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaaan yang bebas.
• Hukum adalah alat ketertiban dan kesejahteraan sosial
Kedua hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Suatu organisasi bangsa Indonesia yang atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas berdasarkan suatu ketertiban menuju suatu kesejahteraan sosial.
Segi formal terdiri dari beberapa unsur:
• Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum
• Kekuasaan tertinggi dilaksanakan oleh MPR dan DPR
• Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi
• Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
• Ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi para warga negara dan kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali
• Hukumnya berfungsi sebagai pengayoman dalam arti menegakkan kehidupan yang demokrasi, kehidupan yang berkeadilan sosial
3.4 Tata Nilai
3.4.1 Ideologi
Secara umum ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Dalam hal ini nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang dicita-citakan dan diwujudkan. Pancasila merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
3.4.2 Politik
Pancasila berfungsi sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Hal ini tampak dalam keberhasilan bangsa Indonesia menjabarkannya menjadi program-program dan aturan-aturan permainan dalam proses mewujudkan dan mengembangkan jati diri bangsa sebagai sistem politik Demokrasi Pancasila. Keberhasilan ini didukung dengan suatu evaluasi yang obyektif tentang realita kehidupan politiknya dari waktu ke waktu sehingga apa yang dicita-citakan bersama dapat terwujud dengan baik.
Jika ditinjau dari bidang politik, maka demokrasi lebih dimaksudkan sebagai kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Sebagai perwujudannya, masyarakat berpartisipasi dalam menyumbangkan pandangannya demi keutuhan hidupnya dan negara.
3.4.3 Ekonomi
Pancasila dalam bidang ekonomi merupakan aturan main yang mengikat setiap pelaku ekonomi. Jika hal ini dipatuhi secara baik, maka akan terwujud suatu ketertiban prilaku warga sebagai pelaku ekonomi. Dengan demikian keadilan dan kesejahteraan sosial dapat terwujud.
Pancasila dalam bidang ekonomi dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Ketuhanan Yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi.
b) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial yang sesuai dengan asas kemanusiaan
c) Persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi
d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam hal ini koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan bentuk paling konkret dari usaha bersama.
e) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya keseimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan daerah dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi.
3.4.4 Sosial
Pancasila adalah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Pancasila secara institusional dalam bidang kehidupan berbangsa tampak dengan adanya suku-suku yang menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia yang memiliki derajat yang sama. Di samping itu, adanya kesatuan bahasa, yakni bahasa Indonesia.
3.4.5 Agama
Dalam bidang ini, nilai Pancasila diartikan sebagai sikap peduli dan toleransi antar agama. Setiap agama memiliki kepercayaan masing-masing. Dengan perkataan lain, kepercayaan pada setiap agama berbeda-beda. Namun, perbedaan itu bukan menjadi penghambat bagi kesatuan berbangsa. Pancasila menjadi pemersatu agama-agama dalam mewujudkan suatu bangsa, yakni bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi sikap kepedulian atau toleransi antar agama.
4. Sistem Ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
Pada bab pendahuluan dikatakan bahwa di dalam UUD 1945 tercantum dasar, tujuan, dan alasan berdirinya negara Indonesia. Di dalam UUD 1945 itu juga tercantum falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Maka boleh dikatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan RI, UUD 1945 dan Pancasila memegang peranan penting karena di dalamnya tercantum arah pembentukan ketatanegaraan RI dan segala sistem pemerintahannya. Pada poin ini, akan diuraikan bagaimana sistem ketatanegaraan RI berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.
4.1 Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Fungsi UUD 1945
4.1.1 Pengertian UUD 1945
UUD ialah kumpulan dan ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal yang mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara sehingga kepadanya diberi sifat kekal dan luhur. Maka, mengubah UUD memerlukan cara yang istimewa dan lebih berat bila dibandingkan dengan pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Menurut Tap. MPR no. III/MPR/2000, UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
4.1.2 Kedudukan UUD 1945
UUD bukan hukum biasa melainkan hukum dasar . Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum (seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya) harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Sekalipun konvensi adalah hukum dasar namun ia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.
4.1.3 Sifat UUD 1945
Dengan tidak mengurangi sifatnya yang kekal dan luhur, Dalam teori konstitusi, sifat dari UUD adalah luwes (flexible) dan kaku (rigid), tertulis dan tidak tertulis. UUD bersifat luwes, yakni dapat mengalami perubahan, tambahan dan penyempurnaan demi penyesuaian dengan zaman tetapi juga bersifat kaku karena perubahan UUD itu memerlukan prosedur yang istimewa. Selain itu, UUD juga bersifat tertulis karena aturan-aturan pokok dituliskan pada suatu naskah tetapi sekaligus tidak tertulis karena tidak semua aturan-aturan yang mendetail dituliskan dalam suatu naskah.
4.1.4 Fungsi UUD 1945
UUD 1945 menempati tingkatan tertinggi norma hukum. UUD 1945 mengontrol aturan hukum yang berlaku apakah sesuai atau tidak dengan semangat UUD 1945. Artinya, UUD 1945 menjadi tolok ukur bagi aturan hukum di bawahnya, yaitu Ketetapan MPR, UU, Perpu (Peraturan pemerintah pengganti undang-undang), Peraturan pemerintah, Keputusan presiden dan peraturan daerah.
4.2 Pembukaan UUD 1945
UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Pembukaan UUD 1945 merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari proklamasi 17 Agustus 1945. Apabila proklamasi itu merupakan suatu pernyataan kemerdekaan (proclamation of independence) Republik Indonesia, maka Pembukaan UUD 1945 merupakan deklarasi kemerdekaan (declaration of independence) itu sendiri.
4.2.1 Makna Alinea-alinea dalam Pembukaan UUD 1945
Alinea pertama
”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Makna yang terkandung dalam alinea ini adalah sebagai berikut:
– Adanya keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah,
– Tekad bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan di atas bumi,
– Pengungkapan suatu dalil obyektif, yakni bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,
– Pernyataan suatu dalil subyektif, yakni aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan.
Alinea kedua
”Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”
Makna yang terkandung dalam alinea ini adalah sebagai berikut:
– Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan,
– Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan,
– Kemerdekaan itu harus diisi untuk mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (cita-cita nasional bangsa Indonesia).
Alinea ketiga
”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”
Makna yang terkandung dalam alinea ini adalah sebagai berikut:
– Motivasi spiritual bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat dari Tuhan
– Keinginan untuk hidup seimbang antara hidup material dan hidup spiritual, antara kehidupan dunia dan akhirat,
– Pengukuhan melalui proklamasi kemerdekaan kemerdekaan sebagai suatu negara yang berwawasan kebangsaan.

Alinea keempat
”Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakya Indonesia.”
Makna yang terkandung dalam alinea ini adalah sebagai berikut:
– Tujuan sekaligus fungsi negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berkedaulatan, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
– Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat,
– Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila.
4.3 Dinamika Pelaksanaan UUD 1945
4.3.1 Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959)
Lahirnya Pancasila dan UUD 1945 tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia sendiri tidak terlepas dari situasi politik internasional menjelang tahun 1945. Jadi perlu dicatat bahwa UUD 1945 disusun akhir Perang Dunia II dan setelah berakhirnya Perang Dunia tersebut. Pancasila tidak jauh dari perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
Pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintahan Hindia Belanda menyerah kepada tentara Jepang. Semenjak itu seluruh daerah jajahan Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan tentara Jepang. Pemerintah militer Jepang melarang mengibarkan Bendera Sang Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta larangan membentuk Pemerintahan Nasional Indonesia. Tindakan Jepang menimbulkan perjuangan pergerakan kemerdekaan di kalangan rakyat Indonesia ditingkatkan, baik itu gerakan bawah tanah maupun perlawanan terbuka. Berkat perjuangan ini, sejak bulan September 1944 bangsa Indonesia diperbolehkan lagi mengibarkan bendera nasional dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Menjelang akhir tahun 1944 tentara Jepang menderita kekalahan terus-menerus terhadap serangan-serangan pihak tentara Sekutu di Pasifik. Jepang akhirnya kalah terhadap sekutu. Mendengar kekalahan tentara Jepang, pemerintah militer Jepang di Indonesia membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 29 April 1945. kemudian pada tanggal 28 Mei pemerintah bala tentara Jepang melantik anggota BPPK. Sepanjang sejarah, badan ini hanya menjalani dua masa sidang yaitu: a) Masa sidang I: 29 Mei – 1 Juni 1945, membicarakan dasar negara Indonesia; b) Masa sidang II: 10 Juli – 16 Juli 1945, membicarakan rancangan UUD Indonesia.
Untuk melaksanakan tugasnya menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia, BPPK telah membentuk beberapa Panitia Kerja, di antaranya ialah: Panitia Perumus (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Perancang UUD (diketuai oleh Ir. Soekarno dan Dr. Soeparno), Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta), dan Panitia pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Abikusno tjokrosujoso). Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Perumus berhasil menyusun suatu Naskah Rancangan Pembukaan UUD pada tanggal 22 Juni 1945, Rancangan Pembukaan UUD yang terdiri atas 4 alinea. Rancangan ini di kemudian hari dikenal orang dengan nama Piagam Jakarta. Dalam Rancangan Pembukaan UUD inilah pertama kali Pancasila dicantumkan sebagai dasar negara Indonesia. Seperti diketahui, Pancasila sebagai dasar negara telah diusulkan oleh anggota BPPK (Ir. Soekarno) dalam sidang 1 Juni 1945, yang kemudian diterima baik oleh Sidang Pleno BPPK pada tanggal 16 Juli 1945. Sementara Panitia Perancang UUD sendiri berhasil menyusun suatu Rancangan UUD Indonesia pada tanggal 16 Juli 1945.
Untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan segera mungkin, maka diumumkanlah PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan diumumkannya pembentukan PPKI, BPPK juga dibubarkan. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 disaksikan oleh PPKI. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama dan telah mengambil keputusan sebagai berikut:
1) Menetapkan dan menyahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan Pembukaan UUD yang disusun oleh Panitia Perumus ( yang anggotanya sendiri pada waktu itu Ir. Soekarno dan Moh. Hatta) pada tanggal 22 Juni 1945.
2) Menetapkan dan menyahkan UUD 1945, yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Perancang UUD pada 16 Juli 1945.
3) Memilih Ketua PPKI Ir. Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Drs. Mohammad Hatta masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.
4) Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang lagi dan memutuskan:
a) Pembentukan 12 Departemen Negara.
b) Pembagian wilayah Indonesia dalam 8 provinsi, dan tiap provinsi dibagi dalam keresidenan-keresidenan.
4.3.2 Masa Orde Lama (1959-1965)
UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Status UUD 1945 ini sementara. UUD 1945 ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 berubahlah status negara kesatuan yang diproklamasikan menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat). Di sini negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pada masa republik Indonesia Serikat, UUD 1945 turun derajatnya dan berkurang wilayah berlakunya, karena UUD 1945 hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia, sedangkan di seluruh negara Republik Indonesia Serikat berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949.
Secara resmi UUD 1945 tidak pernah dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian dengan berlakunya Konstitusi RIS 1949 dengan sendirinya UUD 1945 menjadi tidak berlaku secara nasional, karena tidak mungkin dalam satu negara berlaku lebih dari satu UUD. Semasa RIS, UUD 1945 dijadikan UUD Negara bagian Republik Indonesia; negara bagian RI merupakan salah satu dari 16 negara bagian dalam lingkungan RI pada waktu itu. Dengan tidak berlakunya UUD 1945, negara Indonesia Merdeka yang mulai ada dan berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945, tetap ada berdiri, tetapi dengan UUD yang berbeda. Walaupun pokok-pokok pikiran tentang negara yang terkandung dalam UUD 1945 tidak sepenuh dalam konstitusi RIS 1949, namun ketentuan-ketentuan pokok seperti bentuk Republik, kedaulatan rakyat dan Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945, masih terkandung dalam konstitusi RIS 1949.
Negara RIS yang berbentuk negara serikat tak sesuai dengan cita-cita rakyat yang diucapkan sejak Sumpah Pemuda 1928. Rakyat kita tetap menghendaki negara kesatuan Republik Indonesia. Berhubungan dengan itulah pada tanggal 17 Agustus 1950 Presiden RIS (Ir. Soekarno) kembali memproklamasikan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia dan dengan sendirinya negara RIS bubar. Pada tahun 1950 Konstitusi RIS diubah menjadi UUD Sementara 1950 yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD 1950 itu dibentuk Konstituante (Badan Pembentukan Konstitusi/pembuat UUD) yang bertugas membentuk UUD yang tetap.
Timbullah dalam Konstituante dua kelompok, yaitu pendukung berlakunya kembali UUD 1945 dan yang menolaknya. Meskipun golongan yang menginginkan kembali ke UUD 1945 merupakan mayoritas (60 %) tetapi karena tidak memenuhi ketentuan suara sekurang-kurangnya dua pertiga (seperti dikehendaki UUDS 1950) maka gagallah Konstituante untuk membuat UUD yang tetap. Hal ini menimbulkan kekacauan politik. Dalam situasi negara yang demikian, demi keselamatan negara dan bangsa Indonesia serta dengan dukungan sebagian besar rakyat dan ABRI, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden tentang kembali ke UUD 1945. Isi dekrit Presiden itu ialah:
1. Menetapkan pembubaran Konstituante
2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.
Dengan berlakunya kembali UUD 1945, dengan sendirinya Pancasila demi hukum tetap menjadi dasar falsafah negara dengan perumusan dan tata urutan yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Dari uraian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa UUD 1945 berlaku di Indonesia secara nasional dalam dua kurun waktu, yakni:
1. Antara 18 Agustus 1945 (pengesahan UUD 1945 oleh PPKI) sampai tanggal 17 Agustus 1950.
2. Antara 5 Juli 1959 sampai sekarang.
Sementara pada rentang waktu antara tahun 1950-1959, UUD 1945 tidak berlaku secara nasional, karena digantikan oleh Konstitusi RIS dan UUDS 1950.
4.3.3 Masa Orde Baru (1965 – 12 Mei 1998)
Dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, PKI telah dua kali mengkhianati Negara, bangsa, dan dasar Negara. Atas dasar itulah rakyat menghendaki dan menuntut dibubarkannya PKI. Namun, pimpinan Negara waktu itu tidak mau mendengarkan dan tidak mau memenuhi tuntutan rakyat, sehingga timbullah apa yang disebut situasi politik antara rakyat dengan Presiden. Keadaan semakin meruncing, keadaan ekonomi dan keamanan makin tidak terkendalikan. Dengan dipelopori oleh Pemuda atau Mahasiswa, rakyat menyampaikan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yaitu:
1. Bubarkan PKI.
2. Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur PKI.
3. Turunkan harga-harga/ perbaikan ekonomi.
Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah kepada Letnan Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Surat perintah ini dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret (1966).
Lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) ini dianggap oleh rakyat sebagai lahirnya Orde Baru. Dengan berdasarkan Supersemar, pengemban Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto telah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Dalam sejarah negara RI, pemerintahan Orde Baru, sampai saat ini adalah pemerintahan terlama. Sayangnya, pemerintahan Orde Baru ini melakukan banyak penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 ini tampak terutama dalam pelaksanaan pemilu-pemilu:
1. Campur tangan birokrasi terlalu besar dalam mempengaruhi pilihan rakyat.
2. Panitia pemilu tidak independen, memihak salah satu kontestan.
3. Kompetisi antar kontestan tidak leluasa.
4. Rakyat tidak bebas mendiskusikan dan menentukan pilihan.
5. Penghitungan suara tidak jujur.
6. Kontestan tidak bebas kampanye karena dihambat aparat keamanan.
Selain penyimpangan di atas, penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto ialah dalam melaksanakan UU No. 1 Tahun 1983 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR.
4.4.4 Masa Reformasi (1998-kini): Periode Amandemen (Perubahan) Undang-undang Dasar 1945
Berdasarkan UUD 1945 pasal 3 sebelum diamandemen, MPR melakukan amandemen UUD 1945. Menurut pasal tersebut, MPR adalah badan yang berwewenang menetapkan UUD dan GBHN. Kewenangan inilah yang membuat MPR pada akhirnya memutuskan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Selain mengamandemen UUD 1945, MPR juga mencabut Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum dan UU No. 5/1985 juga tentang Referendum. Pencabutan Tap MPR dan UU dilakukan pada saat Sidang Umum MPR tahun 1999. Perihal amandemen UUD 1945 ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian berikut ini.

5. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pascaamandemen UUD 1945
5.1 Panorama Umum seputar Perubahan (Amandemen) Konstitusi Suatu Negara
Secara filosofis, konstitusi suatu negara harus berubah dan diubah. Hal ini disebabkan oleh perubahan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan internal yang meliputi pikiran, kemampuan diri dan kebutuhan hidupnya, maupun kehidupan eksternalnya yang berkaitan dengan orang lain, lingkungan hidupnya seperti lingkungan sosial, kultural dan natural. Juga, hal yang berkaitan dengan tata nilai dan tata struktur masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan yang dihadapinya. Konstitusi adalah produk masyarakat yang senantiasa berubah. Maka, menolak perubahan konstitusi pada hakikatnya menolak kesemestian hidup yang harus dijalaninya.
Pada umumnya, ada tiga faktor yang mempengaruhi perubahan konstitusi suatu negara, yakni faktor ekonomi, politik dalam-luar negeri dan kepentingan politik kelompok mayoritas. Faktor pertama, yakni ekonomi, terkait dengan jantung kehidupan suatu negara. Kemapanan ekonomi menyokong kesejahteraan rakyatnya. Faktor kedua, kondisi politik dalam-luar negeri, salah satu faktor yang mengharuskan suatu negara mengubah kontitusinya. Pergaulan bangsa-bangsa sering mengakibatkan keterikatan dan/atau ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Ada kalanya juga bahwa kontitusi berisi ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan keinginan politik mayoritas (faktor ketiga). Apabila dalam perkembangan selanjutnya kelompok politik mayoritas di parlemen berubah, maka mereka yang menjadi kelompok mayoritas akan memasukkan beberapa ketentuan untuk mengakomodasikan kepentingan politik mereka.
Bahasa yang populer dalam perubahan UUD adalah ”amandemen”. Beberapa kategori arti amandemen adalah sebagai berikut:
a. Membuat, berarti mencipta pasal baru;
b. Mengubah, berarti mengganti suatu pasal tertentu dengan pasal baru;
c. Mencabut, berarti menyatakan suatu pasal tidak berlaku, tanpa menggantinya dengan pasal baru;
d. Menyempurnakan, berarti menambah suatu ‘sub-diktum’ baru pada ‘diktum’ dari suatu pasal;
e. Memberi interpretasi baru pada suatu pasal.
Dalam kontitusi bangsa Indonesia, batasan amandemen tertuang dalam pasal 37 UUD 1945. pasal ini memberi batasan amandemen yang berlaku hanya untuk pasal-pasal dan tidak termasuk Pembukaan, amandemen mengacu pada Pembukaan dan harus mengikuti prosedur yang diisyaratkan pasal 37.
5.2 Amandemen UUD 1945: Latar Belakang dan Dasar Yuridis
5.2.1 Latar Belakang
Pascaamandemen UUD 1945 semakin jelas bahwa negara Indonesia didasarkan pada sendi kedaulatan rakyat dan merupakan sebuah negara hukum yang secara eksplisit dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang berbunyi, ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (ayat 2) dan Negara Indonesia adalah negara hukum (ayat 3).” Realitas demikian juga ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan yang dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia berdasarkan hukum (rechtsstaat). Prinsip kedaulatan rakyat tercermin dari hubungan kerja antar lembaga negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan negara diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yakni sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution of power).
Hubungan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan dan kondisi masyarakat. Sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 14 November 1945 Indonesia menganut sistem presidensiil di bawah Presiden Sukarno. Akibat perkembangan politik terkait dengan kedudukan Indonesia di mata dunia internasional, maka tanggal 16 Oktober 1945 KNIP diserahi fungsi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan demikian, terjadi pergeseran hubungan kekuasaan legislatif dan eksekutif yang konsekuensinya struktur ketatanegaraan Indonesia berubah dari sistem presidensiil ke parlementer mulai tanggal 14 November 1945. Sistem ini berlaku hingga keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak Dekrit Presiden tersebut, dengan kembalinya UUD 1945 sebagai dasar negara, Indonesia kembali menganut sistem presidensiil. Sistem ini dengan landasan UUD 1945 tetap dianut oleh bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966), Orde Baru (1966-1998) hingga tahun 1999 sebelum babak baru perubahan UUD 1945. Dalam perkembangan sejarah politik Indonesia telah terjadi dinamika dan perubahan hubungan kekuasaan legislatif dengan eksekutif sebelum dilakukan amandemen UUD 1945. Akan tetapi, tujuan Indonesia merdeka tetap belum tercapai. Hal ini melahirkan tuntutan reformasi masyarakat Indonesia yang mengakibatkan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.
Ada beberapa sebab ’ketidakberhasilan’ UUD 1945 sehingga perlu diamandemen. Pertama, struktur UUD 1945 memberi kekuasaan yang besar terhadap pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Pada diri presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan (chief excutive) yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi). Kedua, struktur UUD 1945 tidak cukup memuat sistem yang biasa disebut check and balances (kekuasaan untuk saling mengawasi dan mengendalikan) antara cabang-cabang pemerintahan. Ketiga, terdapat berbagai ketentuan yang tidak jelas yang membuka penafsiran yang berbeda-beda. Keempat, tidak ada kelaziman bahwa UUD memiliki penjelasan resmi. Dalam praktik ketatanegaraan baik secara hukum maupun kenyataan, Penjelasan UUD 1945 diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti UUD (batang tubuh).
5.2.2 Dasar Yuridis
MPR melakukan amandemen UUD 1945 dengan berpedoman pada ketentuan pasal 37 UUD 1945. Naskah UUD 1945 yang menjadi obyek perubahan adalah UUD 1945 yang ditetapkan oleh Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum melakukan amandemen UUD 1945, MPR dalam sidang Istimewa MPR tahun 1998, mencabut Ketetapan MPR Nomor IV MPR/1983 tentang Referendum yang mengharuskan terlebih dahulu penyelenggaraan referendum secara nasional dengan persyaratan yang demikian sulit.
Dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945, fraksi-fraksi di MPR menyepakati beberapa keputusan yang dikenal dengan ”lima kesepakatan”. Pertama, tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 karena merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia, dasar negara dan tujuan berdirinya negara. Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga, tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil yang bertujuan mempertegas dan memperkokoh sistem pemerintahan Indonesia. Keempat, Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal, misalnya pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Kelima, perubahan dilakukan dengan cara adendum. Artinya, semangat naskah asli UUD 1945 dan amandemen pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah satu kesatuan dan tidak boleh dipisahkan.
5.3 Jenis dan Proses Amandemen UUD 1945
5.3.1 Jenis Amandemen UUD 1945
Ada tiga tradisi berkaitan dengan amandemen UUD suatu negara. Pertama, kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah materi UUD dengan langsung memasukkan materi perubahan itu ke dalam naskah UUD. Negara-negara yang mengikuti pola ini adalah Republik Prancis, Jerman dan Belanda. Kedua, kelompok negara-negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah UUD. Hal ini pernah dialami oleh bangsa Indonesia dengan Konstitusi RIS pada tahun 1949 dan UUDS tahun 1950. Pada umumnya, tradisi seperti ini dilakukan oleh negara-negara yang sistem politiknya belum mapan. Ketiga, amandemen konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya. Tradisi perubahan UUD dengan amandemen dipelopori oleh Amerika Serikat. Sistem inilah yang diikuti oleh bangsa Indonesia lewat amandemen berturut-turut sampai empat kali.
Ada empat jenis amandemen yang dibuat oleh MPR terhadap UUD 1945. Pertama, rumusan, yang telah ada sebelumnya, diubah. Contohnya dapat dilihat pada pasal 2 ayat 1. Sebelum diamandemen, pasal ini menetapkan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR, ditambah Utusan Daerah dan Golongan-golongan. Namun setelah diamandemen, Utusan Golongan tidak lagi masuk menjadi anggota MPR. Dengan demikian, sekarang ini yang menjadi anggota MPR hanyalah anggota DPR ditambah Utusan Daerah. Rumusan yang ada sebelumnya mengenai keanggotaan MPR berubah total. Akibat dari penghapusan Utusan Golongan ini, terjadilah perubahan struktur ketatanegaraan kita. Kedua, amandemen dibuat dengan membuat rumusan yang baru sama sekali. Contohnya adalah pasal 6A ayat 1. Bila sebelumnya MPR memilih presiden dan wakil presiden, maka sekarang presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Dan itu berlaku mulai pemilu tahun 2004 yang lalu. Ketiga, amandemen dibuat dengan menghapus atau menghilangkan rumusan yang telah ada sebelumnya. Contohnya ada pada ketentuan dalam Bab IV UUD 1945 tentang DPA. Selanjutnya hal ini akan diatur dalam UU tentang Lembaga Kepresidenan. Dan yang keempat, amandemen dibuat dengan memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau sebaliknya. Contohnya adalah pasal 34 UUD 1945. Sebelum amandemen, ayat pasal ini hanya satu. Setelah diamandemen, ayatnya menjadi empat.
5.3.2 Proses Amandemen UUD 1945
Berdasarkan ketentuan pasal 37, amandemen UUD dilakukan lewat prosedur berikut:
1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR;
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan diajukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya;
3. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR;
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR;
5. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dilakukan amandemen.
Menurut pasal 92, tentang tata tertib MPR tahun 1999, ada empat tingkat pembicaraan dalam membahas dan mengambil keputusan terhadap materi sidang MPR. Setelah melalui empat tingkat pembicaraan itu, MPR telah mengambil putusan empat kali amandemen UUD 1945. Amandemen pertama ditetapkan oleh MPR RI tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen kedua ditetapkan oleh MPR RI tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga ditetapkan MPR RI tanggal 19 November 2001. Akhirnya, pada Sidang Tahunan MPR RI 10 Agustus 2002, dikeluarkanlah amandemen IV.
Setelah empat kali amandemen, UUD 1945 akhirnya memiliki susunan sebagai berikut: yang pertama adalah naskah asli; yang kedua adalah amandemen I; yang ketiga adalah amandemen II; yang keempat adalah amandemen III; yang kelima adalah amandemen IV. Hasil amandemen keempat ini dicantumkan dalam Ketetapan MPR tanggal 10 Agustus 2002 meski sebenarnya disahkan oleh MPR pada tanggal 11 Agustus 2002 pukul 01.30 WIB. Naskah asli UUD 1945 dan hasil amandemen itu kemudian disatukan dalam satu naskah untuk memudahkan pemahaman secara sistematis, holistik dan komprehensif. Penyatuan ke dalam satu naskah itu adalah hasil kesepakatan Komisi A MPR yang disampaikan pada rapat paripurna Sidang Tahunan MPR tahun 2002.
Sebelum diamandemen, UUD 1945 terdiri dari tiga bagian:
1. Pembukaan (preambule);
2. Batang Tubuh;
3. Penjelasan.
Namun setelah diamandemen, bagian Penjelasan dihilangkan. Dengan demikian, sebelum diamandemen, UUD 1945 terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, dan 4 Pasal Aturan Peralihan ditambah 2 Ayat Aturan Tambahan. Setelah diamandemen, UUD 1945 terdiri dari 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan. Dalam amandemen UUD 1945, ada 33 materi yang merupakan tambahan. Selain itu, amandemen UUD 1945 juga menghasilkan dua lembaga dalam struktur ketatanegaraan RI: Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi ini sejajar dengan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial sendiri adalah pengawas pelaksanaan hukum dan aparat penegak hukum, secara khusus para hakim.
5.4 Bentuk Negara, Kedaulatan, Negara Hukum, Bangunan Negara dan Sistem Pemerintahan Indonesia
5.4.1 Bentuk Negara
Bentuk negara Indonesia dapat kita perhatikan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, “… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat …” Dengan demikian, jelas bahwa negara Indonesia berbentuk republik .
Pascaamandemen UUD 1945, bentuk negara Republik Indonesia dapat ditemui dalam beberapa pasal sebagai berikut:
– Pasal 1 ayat (1), “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.”
– Pasal 6A ayat (1), “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dan ayat (5), “Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.”
– Pasal 7, “Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu masa jabatan.”

5.4.2 Kedaulatan
Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Hal itu terdapat dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen:
a. “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” (pasal 1 ayat (2) UUD 1945);
b. “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.” (pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pascaamandemen).
Menurut Jimly Asshidiqie, ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat berlaku secara simultan di dalam bangsa Indonesia. Keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan itu diwujudkan dalam paham kedaulatan hukum dan sekaligus dalam kedaulatan rakyat yang kita terima sebagai dasar-dasar berpikir sistemik dalam konstruksi UUD negara kita.
Pascaamandemen UUD 1945, paham kedaulatan diatur antara lain dalam pasal 1 ayat (2), pasal 6A ayat (1) dan ayat (3), pasal 7A, pasal 19 ayat (1) dan (2), pasal 22E ayat (1), pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD, maka kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh UUD 1945.
5.4.3 Negara Hukum
Jimly Asshidiqie mengemukakan bahwa secara umum ciri-ciri negara yang menganut paham negara hukum adalah bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara kita temukan tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).
Padmo Wahyono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa konsep negara hukum berpangkal tolak pada perumusan yang digariskan oleh pembentuk-pembentuk UUD 1945, yakni Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Dalam perkembangan teori kenegaraan, pengertian rechtsstaat sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi (dari, oleh dan untuk rakyat).
Padmo Wahyono mengemukakan beberapa prinsip negara hukum sebagai berikut:
1. Ada suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan. Menurut UUD 1945, hak-hak warga negara adalah mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan berhak mendapat pengajaran;
2. Ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis. Hal ini tampak dalam penegasan bahwa tidak ada produk hukum yang disebut undang-undang bila tidak mendapat persetujuan DPR, sehingga mekanisme kelembagaan negara secara konstitusional dijamin sifat demokratisnya dengan memberikan wadah undang-undang dalam penetapannya;
3. Ada suatu tertib hukum. Bentuk ketertiban yang paling sederhana dan tetap merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan ialah pencegahan tindakan-tindakan kriminal baik secara preventif maupun represif;
4. Ada kekuasaan kehakiman yang bebas. Dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (1) ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari kekuasaan pemerintah.

5.4.4 Bangunan Negara
Pada umumnya, bangunan negara ada tiga, yakni negara serikat (federal), negara konfederasi (serikat negara-negara) dan negara kesatuan (unitaris). Negara serikat (federasi) ialah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara bagian. Pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian mempunyai wewenang yang sama dalam membentuk undang-undang. Negara konfederasi yakni apabila negara terdiri dari gabungan beberapa negara yang sejak semula masing-masing berdaulat kemudian bergabung untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Penggabungan negara-negara tidak menghapuskan masing-masing kedaulatan negara-negara tersebut. Negara kesatuan ialah suatu negara yang kekuasaan pemerintahan atau yang berdaulat hanya dalam satu tangan, yaitu pemerintah pusat yang mengatur keseluruhan daerah. Negara kesatuan memiliki dua bentuk, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi (seluruh kebijakan ditentukan dari pusat) dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.
Pascaamandemen UUD 1945, bentuk negara Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi berarti kekuasan dan kewenangan diberi kepada daerah-daerah untuk menentukan kebijakan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam UU no. 32 tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 “tentang Pemerintah Daerah” pasal 10 ayat (3) meliputi: Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter-fiskal nasional dan agama.
5.4.5 Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan yang biasa dikenal ada tiga, yakni sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial dan sistem campuran. Dalam sistem parlementer kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen, setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen terpilih, kepala pemerintahan (Perdana Menteri) tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi oleh parlemen dan ada pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial fungsi kepala pemerintahan dan kepala negara ada pada satu tangan (tunggal), presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat dan memangku jabatannya selama empat tahun (hanya dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan – 8 tahun). Sistem pemerintahan campuran pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.
5.4.5.1 Sistem Pemerintahan Indonesia Praamandemen UUD 1945
Pada periode ini dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial dengan ciri-ciri parlementer. Dalam pasal 7 TAP MPR NO. III/MPR/1978 ditentukan bahwa apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara, UUD 1945 dan lain-lain peraturan, maka DPR dapat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden. Apabila presiden tidak mengindahkan memorandum DPR tersebut, maka DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden.
Contoh konkret dari sistem ini dalam perjalanan kehidupan politik Indonesia ditandai dengan jatuhnya Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Kejatuhan Presiden Soekarno, misalnya, diwarnai kondisi politik pro dan kontra yang diagendakan dalam Sidang Istimewa MPRS dengan meminta pertanggungjawaban Soekarno. Sidang Istimewa tersebut menghasilkan empat ketetapan, salah satu ketetapan tersebut adalah TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tanggal 11 Maret 1967 yang mencabut kekuasaan pemerintah negara Presiden Soekarno.
5.4.5.2 Sistem Pemerintahan Indonesia Pascaamandemen UUD 1945
Pada periode ini bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Sistem pemerintahan presidensiil pascaamandemen UUD 1945 merupakan purifikasi sistem pemerintahan presidensiil yang dianut UUD 1945 praamandemen. Pada periode ini, posisi presiden lebih karena proses impeachment harus didahului oleh putusan peradilan (mahkamah konstitusi) tentang tindak pidana yang dilakukan oleh presiden dan/atau wapres sebagaimana ditentukan dalam pasal 7B UUD 1945 tentang prosedur pemberhentian presiden.
5.5 Lembaga-lembaga Negara Pascaamandemen UUD 1945
Perubahan UUD 1945 tidak mengenal lembaga tertinggi dan tinggi negara, melainkan lembaga kekuasaan negara sebagaimana diuraikan berikut ini:
a. Lembaga legislatif, yaitu MPR, terdiri atas DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah),
b. Lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan wakil presiden,
c. Lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY),
d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5.5.1 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Tugas dan wewenang MPR sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Pada pasca-Pemilu 2004, Indonesia menjalankan sistem majelis perundang-undangan kembar (”bikameral” ), di mana MPR terdiri atas DPR dan DPD. Setelah dihapuskannya utusan golongan dari komposisi MPR, maka seluruh anggota dipilih melalui pemilu. Ada beberapa alasan menyebabkan Indonesia menjalankan sistem ”bikameral” yaitu:
– Utusan daerah dan golongan tidak berfungsi efektif dan tidak jelas orientasinya keterwakilannya,
– Kebutuhan mengakomodasikan kepentingan masyarakat daerah secara struktural melalui institusi di tingkat nasional,
– Kebutuhan untuk menerapkan sistem cheks and balances untuk mendorong demokratisasi ketatanegaraan Indonesia.
5.5.2 Dewan Perwakilan Rakyat
Pembentukan dan susunan anggota DPR pascaamandemen UUD 1945 diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa pembentukan anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan susunannya diatur dengan undang-undang. Susunan anggota DPR pascaamandemen UUD 1945 diatur dengan UU No. 22 tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai pengganti UU No. 4 tahun 1999.
Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut:
a. Bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang;
b. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Melakukan pengawasan terhadap undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah;
d. Meratifikasi dan atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden;
e. Membahas hasil pemeriksaan keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK;
f. Melakukan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan MPR kepada DPR.
Untuk melaksanakan tugasnya, DPR memiliki hak-hak, antara lain hak interpelasi (meminta keterangan), hak angket (mengadakan penyelidikan), hak amandemen (mengadakan perubahan), hak mengajukan pendapat, hak mengajukan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundangan, hak inisiatif (mengajukan rancangan undang-undang) dan hak mengajukan pertanyaan, protokoler serta keuangan/administratif.
5.5.3 Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Amandemen UUD 1945 melahirkan dan sekaligus menambah sebuah lembaga legislatif baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam pasal 22C dan 22D diatur bahwa keanggotaan DPD dipilih melalui pemilihan umum, persidangan sedikitnya dilakukan sekali dalam satu tahun, berwenang mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah dan DPD mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
5.5.4 Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Berdasarkan perubahan keempat UUD 1945, kedudukan, fungsi dan peranan DPA telah dihapuskan dalam kelembagaan negara. Pasal 16 perubahan keempat UUD 1945 berbunyi, “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasita dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang.”
Wacana dan isu yang berkembang sebelum DPA dibubarkan adalah bahwa keberadaan DPA banyak dipertanyakan mengingat sebagai lembaga tinggi negara, DPA hanya memiliki hak memberikan saran atau nasihat kepada Presiden, tanpa diatur dengan jelas bagaimana bentuk tanggung jawab DPA. Tidak ada sanksi apa pun yang secara imperatif mengikat Presiden bila saran DPA tidak dilaksanakan. [Syahrial 126-127]
5.5.5 Presiden
5.5.5.1 Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
Menurut Pasal 4 UUD 1945, Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Artinya, Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Dalam menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Sesuai pasal 17 ayat (1) UUD 1945, Presiden juga dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
5.5.5.2 Kekuasan Presiden sebagai Kepala Negara
Pasal 10 – 15 mengatur kekuasaan Presiden selaku kepala negara:
a. Ketetapan MPR no. VII/MPR/2000 menyatakan bahwa TNI (AD, AL dan AU) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) berada di bawah Presiden. Pimpinan TNI seorang panglima TNI, sedangkan pimpinan Polri adalah kepala kepolisian RI. (pasal 10)
b. Hak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengna persetujuan DPR (pasal 11).
c. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12).
d. Mengangkat duta dan konsul dan menerima duta lain dengan persetujuan DPR (pasal 13).
e. Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (pasal 14). Dalam memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan dalam memberi amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.
f. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 15).
5.5.6 Mahkamah Agung
Mahkamah Agung (MA) merupakan badan peradilan tertinggi, artinya terhadap putusan yang diberikan tingkat akhir oleh badan peradilan lain dapat dimintakan kasasi kepada MA. MA juga melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan badan-badan peradilan itu. Hakim agung diangkat oleh presiden selaku kepala negara dari daftar nama yang diusulkan oleh DPR.
Dalam TAP. MPR No. III/MPR/1978 ditetapkan MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga-lembaga tinggi negara serta mempunyai wewenang menguji secara material di bawah undang-undang. Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya oleh tiga hakim.
5.5.7 Mahkamah Konstitusi (MK)
Keberadaan lembaga MK merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan Indonesia. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga MK yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini tersendiri. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk lembaga ini dan merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuknya.
Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa MA perlu diberi kewenangan untuk membanding UU. Namun, ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo dengan alasan UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham Trias Politika.
Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Menguji undang-undang terhadap UUD;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
e. Memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum.
Kedudukan MA dan MK adalah sederajat, kedua lembaga tersebut hanya berbeda dalam fungsi dan wewenangnya. MA lebih menitikberatkan pada pengadilan keadilan (court of justice), sedangkan MK lebih menitikberatkan pada pengadilan hukum (court of law).
5.5.8 Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial (KY) juga adalah lembaga baru di lingkungan kekuasaan kehakiman. KY tidak berperan dalam proses peradilan tetapi sebagai lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
Menurut Jimly Asshiddiqie, maksud dibentuknya KY dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan menegakkan kehormatan hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5.5.9 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara dengan tugas khusus untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara, apakah telah digunakan sesuai dengan yang telah disetujui DPR (pasal 23 ayat (5)). Badan ini terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR guna dipakai sebagai bahan penilaian atau pengawasan dan bahan pembahasan Rancangan APBN tahun berikutnya.
6. Penutup
Pancasila lahir dari budaya masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghargai budayanya. Budaya dihargai karena di dalamnya banyak nilai-nilai luhur. Nilai luhur itu terus dihidupi sebagai suatu asas hidup bermasyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang luhur itu dihidupi dan dijadikan aturan hidup sehari hari sebagai norma (sila) yang kemudian dari sanalah lahir istilah Pancasila.
Walaupun pada awalnya, belum dipakai istilah Pancasila namun nilai-nilai tersebut telah terkandung di dalamnya. Dengan demikian jelaslah bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang telah lama dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit telah banyak nilai-nilai kehidupan yang diterapkan oleh kerajaan kepada masyarakatnya yang dihidupi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dikukuhkan dalam sidang I BPPK pada tanggal 1 Juni 1945, menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Dasar itu berupa suatu Filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Terbentuknya Pancasila mendahului terbentuknya suatu negara Indonesia yang merdeka. Dengan demikian Pancasila menjadi dasar berdirinya negara Indonesia.
Sebagai dasar dan fondasi negara Indonesia, Pancasila menjadi sumber segala hukum dan peraturan ketatanegaraan Indonesia. Pancasila menjiwai seluruh peraturan yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan perkembangan bangsa. Karena mendasari segala peraturan maka Pancasila dalam hukum dan peraturan itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, tak tergantikan dan tak berubah bagi negara Indonesia.
Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai dasar negara. Pernyataan demikian berdasarkan ketentuan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut : “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan harus selalu berpedoman pada Pancasila, dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral bangsa. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk kekerasan dari manusia satu terhadap manusia lainnya, dikarenakan Pancasila sebagai sumber nilai merupakan cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Pancasila juga sebagai paradigma pembangunan, maksudnya sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu. Pancasila sebagai paradigma pembangunan mempunyai arti bahwa Pancasila sebagai sumber nilai, sebagai dasar, arah dan tujuan dari proses pembangunan. Untuk itu segala aspek dalam pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila dengan mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia.
Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai fungsi sebagai acuan bersama, baik dalam memecahkan perbedaan serta pertentangan politik di antara golongan dan kekuatan politik yang ada. Ini berarti bahwa segenap golongan dan kekuatan yang ada di Indonesia ini sepakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bingkai Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara adalah nilai-nilai Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tetap diliputi dan diarahkan pada asas kerohanian negara seiring dengan perkembangan jaman dan dinamika masyarakat.
Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, menurut sistem konstitusi kita mengandung makna yang penting sekali, yakni 1) sebagai Dasar Negara Republik Indonesia khusus sebagai dasar falsafahnya, 2) sebagai norma pokok atau kaidah fundamental hukum kita yang merupakan sumber utama tertib hukum Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila di atas segala-galanya. Dengan demikian dalam penyusunan segala undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia ini selalu berdasar pada Pancasila. Sistem pemerintahan yang berlaku sesuai dengan Pancasila yakni sila ke-4. Jadi segala bentuk undang-undang yang berhubungan dengan pemerintahan selalu bercermin pada nilai-nilai Pancasila. Bentuk pemerintahan yang berbentuk demokrasi adalah suatu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem ketatanegaraan dengan segala aparatnya adalah suatu bentuk ketatanegaraan yang berdasar pada Pancasila. Dalam perjalanannya, Pancasila telah menuntun pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur.
Dasar-dasar pokok kenegaraan bersumber pada norma-norma pokok kenegaraan yang merupakan fundamen negara, yang dirumuskan dalam konstitusi. Adapun isi konstitusi atau pokok-pokok kenegaraan yang diatur dalam konstitusi itu pada umumnya merupakan norma atau prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak mereka yang diperintah dan hubungan pemerintah dan yang diperintah. Segala pokok atau asas kenegaraan diatur dan ditetapkan dalam undang-undang dasar negara untuk diselenggarakan lebih lanjut secara konsekuen dalam ketatanegaraan.
Dari semua penjelasan di atas, pada akhirnya boleh dikatakan bahwa Pancasila selain menjadi pandangan hidup bangsa juga menjadi hukum tertinggi yang merangkum semua hukum yang berlaku di Negara kita ini. Dengan kata lain Pancasila merupakan fundamen bangsa yang menjiwai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
7. Refleksi
Apabila kita masih tetap ingin berpegang kepada apa yang telah digariskan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia dan para penyusun UUD 1945, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur Pancasila, maka kita tidak dapat melepaskan diri dari wawasan, bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar dari pada semua kehidupan rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat cita hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang berfungsi konstitutif terhadap norma hukum dan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Norma fundamental negara yang adalah Pancasila membentuk norma-norma hukum bawahannya secara bejenjang-jenjang. Norma hukum yang di bawah terbentuk berdasar dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi. Norma hukum yang lebih tinggi dilengkapi oleh norma hukum yang di bawahnya. Keduanya saling melengkapi.
Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tidak statis, melainkan dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi. Namun tetap berpegang pada konsep dasar dari Pancasila tersebut. Tetapi ternyata gerakan-gerakan sila-sila tersebut tidak senantiasa bergerak dalam suatu lingkaran yang selaras dan seimbang. Karena pada peristiwa-peristiwa penting tertentu, seperti krisis-krisis yang menimpa ketatanegaraan, sebagai gejolak kehidupan bangsa tersebut tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini secara silih berganti bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa –peristiwa lain, menurut sifat tantangan bahaya yang dihadapi bangsa dan negara. Tetapi bila mana masyarakatnya pulih kembali menjadi stabil, kembalilah sila-sila Pancasila atau ke dalam gerak yang lingkarannya yang serasi dan seimbang.
Pancasila, proklamasi 17 Agustus 1945, dan UUD 1945 yang merupakan cita-cita bangsa saling berkaitan dan kaitan itu mengarah pada pembentukan ketatanegaraan Republik Indonesia dan segala sistem pemerintahannya. Hal ini perlu dicermati sebagai perjuangan untuk meningkatkan kesatuan masyarakat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bangsa merupakan perjuangan penegakan jiwa Pancasila yang telah berabad-abad lamanya dicita-citakan. Selanjutnya tujuan dan cita-cita proklamasi yang sudah kita lihat dalam UUD 1945 yang terbagi dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD hendaknya dimengerti dan dihayati. Karena di sanalah termaktub sumber tata tertib hukum Indonesia.
Pada pembukaan UUD 1945 telah dijelaskan alasan bangsa Indonesia untuk mendirikan suatu negara. Di dalamnya juga secara resmi dirumuskan kelima sila Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan, diungkapkan secara terperinci dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Secara khusus, pada pembukaan UUD 1945 dalam alinea IV, disebutkan bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, dan kemudian dipertegas kembali pada pasal 1 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini hendak menandaskan tuntutan jiwa Pancasila, yaitu terbentuknya negara kesatuan.
Pada akhirnya penulis menyarankan supaya pewarisan dalam arti penerusan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, dari generasi ke generasi, harus dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab, demi mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Diusulkan supaya pemerintah tetap melanjutkan penataran P4 secara bertahap, sehingga segenap lapisan masyarakat Indonesia mendapatkannya. Hal ini dimaksudkan agar Pancasila tidak hanya di bibir saja atau diyakini saja tetapi supaya dapat pula dijiwai sampai kepada tulang sumsum anggota masyarakat. Sehingga semangat Pancasila tidak hanya tampak dalam segala tingkah laku manusia Indonesia, bahkan akan meresap hingga menjadi suatu tindakan reaktif yang bersifat otomatis dan mekanis dari budi nurani manusia Indonesia, setiap saat ia menghadapi tantangan atau permasalahan di dalam hidupnya.
Nilai-nilai Pancasila harus kita hayati sungguh-sungguh dan kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai bangsa, jika kita tidak ingin tenggelam dalam arus dunia yang makin menggelora dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan atau teknologi, jika kita tidak ingin terseret dan terombang-ambing oleh gelombang dunia modern yang makin melanda setiap bangsa.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly. Mahkamah Kontitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pematangsiantar: Sekolah Tinggi Teologia (STT), 2005.
Bangun, Zakaria. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pascaamandemen UUD 1945. Medan: Bina Media Perintis, 2007.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
Heuken, A. at al, “Negara”, dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, Jilid III. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1988.
“Hakikat Bangsa dan Negara”, dalam http://halil4.files.wordpress.com/2009/12/bab-i-bentuk-negara-1.ppt, 23 Februari 2010.
Jarmanto, Pancasila: Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis. Yogyakarta: Liberty, 1982.
Lasiyo-Yuwono, Pancasila: Pendekatan Secara Kefilsafatan. Yogyakarta: Liberty, 1985.
Mardojo, M. “Saat-saat yang Menentukan dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia” dalam Darji Darmodiharjo (ed), Santiaji Pancasila Suatu Tinjauan Historis dan Yuridis Konstitusional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, cetakan keempat. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1983.
Poerwadarminta, W. J. S. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
Purbopranoto, Kuntjoro. “Pancasila Ditinjau dari Segi Hukum Tata Negara”, dalam Darji Darmodiharjo (ed.) Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
Semantri, Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni, 2006.
Setiawan, E. at al, “Hukum Tata Negara” dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 11. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.
Wahjono, Padmo. “Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Ketatanegaraan”, dalam Oetojo Oesman dan Alvian (ed.), Pancasila sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: BP-7 Pusat, 1990.

Leave a comment »

KONSEP ASTAGATRA DALAM KONTEKS KETAHANAN NASIONAL BANGSA INDONESIA

1. Pendahuluan
Istilah ”ketahanan nasional” tentu tidak asing lagi bagi kita saat ini. Memang, sebagai istilah, ketahanan nasional baru dikenal sejak permulaan tahun enam puluhan. Tidak diketahui secara pasti kapan mulai dipakai dan instansi (lembaga) mana yang pertama sekali menggunakannya. Hanya kita tahu secara pasti bahwa sejak Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) didirikan pada tahun 1965, maka masalah ketahanan nasional selalu memperoleh perhatian yang besar di negeri kita. Namun, kenyataan sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dalam mempertahankan eksistensinya sebagai negara merdeka, bersatu dan berdaulat (terutama momen Proklamasi 17 Agustus 1945), bangsa Indonesia telah memiliki semangat ketahanan nasional tersebut.
Pada pembahasan kali ini, kami memberi judul makalah ini: ”Konsep Astagatra dalam Konteks Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia.” Sesudah pendahuluan, di dalamnya akan dibahas pengertian ketahanan nasional baik secara umum maupun dalam konteks Indonesia. Sesudah itu, menyusul pembahasan tentang konsep astagatra dalam konteks ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bagian penutup terdiri dari rangkuman umum dan refleksi.

2. Pengertian Ketahanan Nasional

2.1 Pemahaman Ketahanan Nasional secara Umum

Setiap bangsa dan negara mempunyai cita-cita luhur dan indah yang ingin dicapainya. Cita-cita yang ingin dicapainya itu mempunyai fungsi penentu dari tujuan nasionalnya. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut bangsa yang bersangkutan harus berani menanggung dan menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang senantiasa datang menghadang. Dengan itu, yang perlu dimiliki adalah kemampuan kekuatan, ketangguhan, dan keuletan dari suatu bangsa untuk mempertahankan kedaulatannya. Usaha-usaha tersebutlah yang menjadi ketahanan nasional.
Oleh sebab itu, ketahanan nasional harus senantiasa dibina sepanjang masa agar kelangsungan hidup suatu bangsa atau negara terjamin. Ketahanan nasional perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Atau dengan kata lain, makin tinggi tingkat ketahanan nasional suatu bangsa, semakin kuatlah posisi bangsa tersebut baik ke luar maupun ke dalam. Jadi, yang dimaksud dengan ketahanan nasional adalah perihal tahan (kuat) keteguhan hati, ketabahan dalam rangka kesadaran dalam mempertahankan kedaulatan, kesatuan dan persatuan suatu bangsa dan negara.

2.2 Pengertian Ketahanan Nasional dalam Konteks Indonesia

Sebagai bangsa yang sudah berdaulat, bangsa Indonesia perlu memiliki ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu perlu supaya tujuan negara yang ingin dicapai terhindar dari gangguan dan hambatan. Gangguan dan hambatan tersebut bisa dalam bentuk masalah internal dan eksternal suatu bangsa yang dihadapi.

2.2.1 Arti dan Definisi
Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa yang bernegara. Dalam arti ini ketahanan nasional meliputi segala aspek dan bidang kehidupan bangsa.
Dari pengertian ini, maka kita dapat mendefinisikan apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan, keuletan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

2.2.2 Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia

Asas ketahanan nasional Indonesia dapat dipahami sebagai tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan Nusantara, yang terdiri dari:
a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Asas kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung, sehingga kesejahteraan dan keamanan yang merupakan nilai instrinsik pada sistem kehidupan nasional itu sendiri sulit diwujudkan. Dalam realisasinya, kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan, tetapi tidak berarti mengabaikan keamanan. Sebaliknya, memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Baik kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apa pun.
b. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa dan secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral).
c. Asas Mawas ke Dalam dan ke Luar
Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul dampak positif maupun negatif. Dengan itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun mawas ke luar. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemampuan bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit. Sedangkan, mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi, dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling berinteraksi dan ketergantungan dengan dunia internasional.
d. Asas Kekeluargaan
Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong-royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asa ini diakui adanya perbedaan dan perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan, serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.

2.2.3 Sifat-sifat Ketahanan Nasional

a. Mandiri
Artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.
b. Dinamis
Artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya di arahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.

c. Manunggal
Artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
d. Wibawa
Artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya.
e. Konsultasi dan Kerjasama
Artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

3. Konsep Astagatra dalam Konteks Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia

3. 1 Seputar Terminologi Astagatra dan Cakupannya

Secara etimologis, terminologi astagatra terdiri dari dua kata, yakni asta dan gatra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asta artinya bentuk terikat delapan dan gatra artinya wujud, sudut pandangan atau aspek. Maka secara harafiah, astagatra berarti delapan aspek/sudut pandang yang terikat satu sama lain.
Dalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, konsep astagatra mencakup dua bagian besar gatra, yakni trigatra (tiga gatra) dan pancagatra (lima gatra). Trigatra, yang terkait dengan aspek hidup alamiah, terdiri atas: posisi dan lokasi geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan-kemampuan penduduk. Sementara pancagatra, yang terkait dengan aspek sosial/kemasyarakatan, terdiri atas: ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan (Hankam).
Antara trigatra dan pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang dinamakan keterhubungan (korelasi) dan ketergantungan (interdepensi). Penjelasan mengenai hubungan timbal balik ini dipaparkan setelah kita memahami secara umum tiap-tiap gatra di dalam pembahasan berikut.

3.2 Penjelasan secara Umum Tiap-tiap Gatra di dalam Astagatra

a. Posisi dan Lokasi Geografi Negara
Posisi dan lokasi geografi suatu negara dapat memberi petunjuk mengenai tempat negara tertentu di atas bumi. Negara sebagai wadah suatu bangsa dengan batas nasional tertentu yang membedakannya dari negara lain, memberikan kemungkinan berlangsungnya perikehidupan nasional yang sangat dipengaruhi oleh lokasi dan posisi geografi negara tersebut.
Secara umum, berdasarkan lokasinya, dikenal dua jenis negara yaitu negara dikelilingi daratan dan negara dikelilingi lautan. Negara dikelilingi daratan (misalnya Laos, Swiss, Afghanistan) memiliki lingkungan yang bersifat serba daratan atau serba benua. Ciri ini mempengaruhi dan menentukan cara pandang di segala bidang kehidupan nasionalnya. Negara dikelilingi lautan terbagi dua, yakni negara kepulauan (archipelagic state) dan negara pulau (island state). Yang dimaksud dengan negara kepulauan adalah negara yang terjadi dari kumpulan pulau-pulau dan bentuk-bentuk alamiah lain yang mempunyai hubungan erat satu sama lain, sehingga membentuk satu keutuhan geografis, ekonomis, dan politis. Arti klasik dari archipelago adalah lautan yang diseraki pulau-pulau. Artinya, unsur laut lebih besar dari unsur daratan. Sementara negara pulau adalah negara yang mempunyai unsur daratan lebih besar daripada unsur laut.

b. Keadaan dan Kekayaan Alam
Setiap anggota masyarakat hidup berkembang biak dan mempertahankan diri dengan cara memanfaatkan alam dan kekayaan yang diperoleh di tanah airnya. Hal ini merupakan kodrat dan fungsi utama semua makhluk Tuhan. Pemanfaatan itu harus berkembang seirama dengan perkembangan penduduk itu sendiri dalam segala dimensinya.
Kekayaan alam suatu negara ialah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, laut, dan di udara yang berada di wilayah kekuasaan suatu negara. Kekayaan alam yang ada di atmosfer meliputi sinar matahari, oksigen, karbon-dioksida, dan sebagainya. Kekayaan alam yang ada di permukaan bumi meliputi tanah, perairan laut dan darat (makanan protein-hewani), gunung, sumber hidrologi, klimatologi, fauna, dan flora. Sementara kekayaan alam yang ada di dalam bumi mencakup mineral minyak bumi, uranium, bijih besi, batubara, gas alam, air tanah, dan sebagainya. Salah satu sifat khusus sumber alam ialah distribusinya yang tidak teratur dan merata di bumi ini, sehingga dilihat dari segi sumber alam dikenal adanya negara yang kaya dan miskin.

c. Keadaan dan Kemampuan Penduduk
Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah tertentu. Yang termasuk dalam masalah kependudukan adalah soal yang menyangkut jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk.
Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru (imigran), dan orang yang meninggalkan wilayahnya (emigran). Segi positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan angkatan kerja untuk menambah kapasitas produksi. Segi negatifnya ialah bila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk tidak diikuti usaha peningkatan kualitas/keterampilan penduduk.
Komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa dan tingkat pendidikan, dan sebagainya. Komposisi penduduk tersebut juga dipengaruhi oleh faktor kematian, kelahiran, dan migrasi.
Distribusi penduduk adalah proses penyebaran penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang sekaligus dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan yaitu penyebaran merata. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia ingin bertempat tinggal di daerah yang memungkinkan jaminan kehidupan ekonomi semaksimal mungkin, yakni di daerah perekonomian strategis.

d. Ideologi
Ideologi berasal dari bahasa Yunani, idein (melihat) dan logos (ilmu). Istilah ideologi pertama sekali dikemukakan A. Destult de Tracy (1836) untuk menyebut cabang filsafat yang dinamainya science des idees. Ilmu ini mendasari pedagogi, etika, dan politik. Secara praktis, ideologi berarti ilmu tentang (terjadinya) cita-cita, gagasan atau buah pikiran. Kalau arti itu diterapkan pada negara, maka ideologi dapat dirumuskan sebagai berikut: kesatuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik yang individu maupun yang sosial, jadi termasuk hidup bernegara. Di dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Keampuhan ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.
Ideologi adalah Suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Di dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Keampuhan ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.
Keampuhan ideologi suatu bangsa bergantung kepada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Tiap-tiap bangsa dapat mengembangkan falsafah dan ideologinya sendiri sesuai dengan hakikat kepribadian bangsa itu. Ideologi negara itu merupakan sistem nilai yang mencakup segenap nilai hidup dan kehidupan bangsa serta negara. Untuk mencapai ketahanan nasional diperlukan penghayatan dan pengamalan ideologi secara sungguh-sungguh.

e. Politik
Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani. Pada zaman klasik Yunani, negara atau lebih tepat negara-kota disebut polis. Plato (kira-kira tahun 347 sM) menamakan bukunya tentang negara politeia. Aristoteles, murid Plato, menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan dengan politikon. Maka ’politik’ mendapat arti seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Politik mencakup semua kebijaksanaan/tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan/pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas dan lingkup urusan negara.
Pada umumnya suatu sistem politik mampu memenuhi lima fungsi utama, yakni mempertahankan pola, mengatur dan menyelesaikan ketegangan/konflik, penyesuaian, penyampaian tujuan dan penyatuan (integrasi). Fungsi ”mempertahankan pola” yang dimaksud di sini adalah kemampuan mempertahankan tata cara kebiasaan, norma, dan prosedur yang berlaku. Berhasil tidaknya hal tersebut tergantung kepada penerimaan dan pengakuan masyarakat. Perselisihan dan konflik yang timbul di dalam masyarakat memerlukan tata cara dan prosedur penyelesaian entah berupa konsultasi, perundingan, perbincangan, dan sebagainya. Berkaitan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, suatu sistem politik harus mampu beradaptasi dengan struktur yang serba dinamis baik yang bersifat nasional maupun internasional. Suatu sistem politik tidak mungkin bersifat statis/kaku. Sistem politik juga harus mampu mencapai tujuan nasional yang sudah ditentukan dan disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sistem sosial dalam suatu negara harus diintegrasikan oleh sistem politik. Ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap sistem sosial dapat berupa rasa tidak puas, ketegangan, perpecahan, disintegrasi, dan sebagainya.

f. Ekonomi
Kata ekonomi berasal dari dua kata Yunani, yakni oikos (rumah tangga) dan nomos (aturan, peraturan). Maka secara harafiah, ekonomi berarti aturan mengenai hidup rumah tangga. Bilamana orang mendapat hasil sebesar-besarnya dengan pengeluaran, usaha dan alat sesedikit mungkin, maka ia disebut bertindak ekonomis rasional.
Lebih luas, perekonomian dapat diartikan sebagai:
1. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi: produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa.
2. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.
Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem perekonomian liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, sebaliknya sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh-pengaruh dari luar.
Tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap kelangsungan ekonomi suatu bangsa pada hakikatnya ditujukan kepada faktor produksi dan pengolahannya. Karena itu, pembinaan ekonomi pada dasarnya merupakan penentuan kebijaksanaan ekonomi dan pembinaan faktor produksi serta pengolahannya di dalam produksi.

g. Sosial-Budaya
Kehidupan sosial terkait dengan pergaulan hidup manusia dalam masyarakat di mana nilai-nilai kebersamaan, perasaan senasib, sepenanggungan, dan solidaritas merupakan unsur-unsur pemersatu. Sementara budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan.
Kebudayaan diciptakan oleh faktor organ biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing (local genuis). Local genuis itulah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing.
Kebudayaan nasional merupakan hasil interaksi dari budaya-budaya suku bangsa (daerah) atau budaya asing (luar) yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya harus berjalan secara wajar dan alamiah tanpa unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya lainnya.
Dalam setiap masyarakat, empat unsur utama berikut ini mendukung eksistensinya, yaitu struktur sosial, pengawasan sosial, media sosial, dan standar sosial. Struktur sosial merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu demi memudahkan pelaksanaan tugas masing-masing di dalam masyarakat. Pengawasan sosial merupakan sistem dan prosedur yang mengatur kegiatan dan tindakan anggota masyarakat serta ilmu pengetahuan dan ilmu teknik empiris yang digunakan manusia untuk membina lingkungannya. Media sosial berperan penting dalam relasi sosial di dalam masyarakat. Landasan material untuk melakukan kegiatan dengan alat transportasi dan landasan spiritual untuk mengadakan komunikasi dengan bahasa. Bahasa dan alat transportasi merupakan media sosial yang perlu untuk relasi sosial. Sementara standar sosial adalah ukuran untuk memiliki, meneliti dan menyeleksi sikap yang sebaik-baiknya.

h. Pertahanan-Keamanan
Pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri. Sementara, keamanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri. Pertahanan-keamanan adalah daya upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah/negara dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara, serta keamanan perjuangannya. Hal ini dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.

3.3 Hubungan Timbal Balik Antargatra serta antara Trigatra dan Pancagatra

3.3.1 Hubungan Antargatra di dalam Trigatra

a. Antara geografi dan kekayaan alam: kekayaan alam baik kualitas maupun kuantítas perlu sekali diinventarisasi. Juga mengenai lokasinya karena di dalam perencanaan dan penggunaan sumber alam dan lokasinya terdapat hubungan yang erat. Misalnya, industri baja berdekatan dengan lokasi bijih besi, batubara, dan minyak bumi.
b. Antara geografi dan penduduk: distribusi penduduk sangat penting dan mempengaruhi secara langsung ketahanan nasional. Mata pencaharian penduduk juga dipengaruhi oleh keadaan geografi sekelilingnya. Distribusi penduduk erat hubungannya dengan masalah transmigrasi dan pusat-pusat pengembangan.
c. Antara kekayaan alam dan penduduk: kekayaan alam mempunyai manfaat nyata, jika telah diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dan teknologi untuk itu. Penduduk harus mempunyai potensi kekayaan alam yang ada di negaranya dan mampu membina serta melestarikannya untuk dimanfaatkan di kemudian hari.

3.3.2 Hubungan Antargatra di dalam Pancagatra

a. Ideologi sebagai falsafah hidup bangsa dan landasan ideal negara, bernilai penentu dalam pemeliharaan kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasionalnya.
b. Tingkah laku politik seseorang dipengaruhi oleh bermacam hal yang saling berkaitan. Ia dipengaruhi oleh kecerdasan dan kesadaran berpolitik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial, rasa keamanan, dan sebagainya. Situasi politik yang kacau membahayakan ketahanan nasional, demikian sebaliknya.
c. Ketahanan ekonomi berhubungan erat dengan ketahanan di bidang ideologi, politik, sosial- budaya, dan pertahanan-keamanan yang berfungsi sebagai penunjang.
d. Keadaan sosial yang serasi, stabil dinamik, berbudaya, dan berkepribadian hanya dapat berkembang di dalam suasana aman dan damai. Kemegahan sosial budaya suatu bangsa biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan nasionalnya, baik fisik, materi, maupun mental kejiwaan.
e. Ketahanan di bidang pertahanan keamanan memerlukan juga penunjang gatra lain. Keadaan stabil, maju, dan berkembang di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya memperkokoh pertahanan-keamanan nasional. Pertahanan-keamanan yang lemah akan melemahkan ketahanan nasional suatu bangsa.

3.3.3 Hubungan Antara Trigatra dan Pancagatra

 Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa/negara dalam mempergunakan aspek alamiahnya sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang.
 Ketahanan nasional mengandung pengertian keutuhan di mana terdapat hubungan erat antargatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional.
 Kelemahan di salah satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan di bidang lain dan mempengaruhi kondisi keseluruhan.
 Ketahanan nasional bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan ditentukan oleh struktur atau konfigurasi aspeknya secara struktural dan fungsional.

3.4 Perwujudan Ketahanan Nasional Indonesia dalam Trigatra

3.4.1 Aspek Lokasi dan Posisi Geografis Wilayah Indonesia

Jika kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara Indonesia merupakan suatu kepulauan yang terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Indonesia berada di tengah-tengah lintas silang dunia; benua Asia di sebelah utara dan Australia di sebelah selatan serta Samudera Indonesia di sebelah barat dan Samudera Pasifik di sebelah timur.
Menurut catatan yang umum, Indonesia terdiri dari wilayah lautan dengan 13.667 pulau besar dan kecil. Diperkirakan bahwa 3.000 pulau di antaranya didiami oleh penduduk. Luas pulau-pulau diperkirakan 735.000 mil persegi, sedangkan luas perairannya ditaksir tiga sampai empat kali luas tanah/pulau-pulau tersebut. Jarak antara ujung barat sampai ujung timur kira-kira 3.200 mil. Sedangkan jarak antara ujung utara sampai ujung selatan kira-kira 1.100 mil. Secara geografis kepulauan Indonesia dapat dibagi dalam empat kelompok pulau-pulau:
1. Sunda Besar yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
2. Sunda Kecil yang dikenal sebagai Nusa Tenggara, yang terdiri dari pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor.
3. Maluku yang terdiri atas pulau-pulau di antara Sulawesi dan Irian Jaya, yakni Halmahera, Buru, Seram, Amboina, dan
4. Irian Jaya.
Pegunungan Indonesia mengenal dua rantai pegunungan. Yang pertama, dimulai dari Burma dan menyebar ke arah tenggara Sumatera – Jawa – Kepulauan Nusa Tenggara sampai ke Timor, dari sini belok setengah lingkaran ke Seram – Amboina – Buru sampai Sulawesi. Yang kedua, dimulai dari Jepang dan menyebar ke arah barat daya sampai ke Filipina terus ke Kepulauan Indonesia sebelah timur. Kedua rantai pegunungan itu bertemu di pulau-pulau Sulawesi dan Halmahera di mana terlihat suatu silang dari dua rantai pegunungan, yang satu membujur dari utara ke selatan, yang lain dari timur ke barat.
Indonesia terletak di daerah katulistiwa, sehingga mempunyai iklim tropis, yang mengenal musim hujan dan musim kemarau. Letaknya adalah 60 lintang utara dan 110 lintang selatan dan antara 950 dan 1410 bujur timur. Mengenai posisi perbatasan, di sebelah timur wilayah Indonesia berbatasan dengan wilayah Papua Nugini dan Australia. Sedangkan di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan India, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam.

3.4.2 Aspek Keadaan Kekayaan Alam

Sumber-sumber alam terdapat di atmosfir, di permukaan bumi termasuk laut dan perairan dan di dalam bumi. Oleh karena itu, sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas. Indonesia sangat beruntung di antara negara-negara berkembang karena kekayaan alamnya. Bukan hanya tanahnya yang subur, iklimnya bagus dan airnya penuh ikan, dan buminya mengandung beraneka bahan tambang yang tinggi harganya.
Mengenai kekayaan alam ini, UUD 1945, pasal 33 ayat 3 menetapkan: ”Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Tambahan penjelasan, kekayaan alam ini adalah ”pokok-pokok kemakmuran rakyat” dan oleh karena itu harus ”dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”
Untuk mengolah hasil tambang dalam negeri diperlukan biaya yang besar, tenaga ahli dan pembeli yang mengolahnya terus. Sejak 1967 pemerintah mengizinkan dan merangsang perusahaan-perusahaan asing untuk menambahkan modal dalam pertambangan, khususnya dalam eksplorasi. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bab IV tentang ”pertambangan” mengatur demikian:
Dalam pembangunan pertambangan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan inventarisasi dan pemetaan [...] dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna sehingga produksi dan ekspor pertambangan serta penerimaan negara semakin meningkat. Pembangunan pertambangan juga diarahkan untuk lebih memperluas kesempatan kerja dan mengembangkan penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri.

3.4.3 Aspek Penduduk

Menurut pencatatan penduduk pada tahun 1971, jumlah penduduk seluruh Indonesia adalah 115.014.282 orang di mana untuk Jawa-Madura tercatat jumlah kira-kira 75.000.000 jiwa, sedangkan di luar Jawa-Madura diperkirakan 40.000.000 jiwa. Bangsa Indonesia kini sedang mempersiapkan sensus penduduk modern yang ke enam yang akan diselenggarakan pada tahun 2010 (Sensus-sensus penduduk sebelumnya diselenggarakan pada tahun-tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan 2000).
Menurut Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 205.1 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara ke-empat terbesar setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Sekitar 121 juta atau 60.1 persen di antaranya tinggal di pulau Jawa, pulau yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 103 jiwa per kilometer per segi. Penduduk Indonesia tahun 2010 diperkirakan sekitar 234.2 juta.
Dalam Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang akan datang diperkirakan akan dicacah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar 65 juta rumahtangga. Untuk keperluan pencacahan ini akan dipekerjakan sekitar 600 ribu pencacah yang diharapkan berasal dari wilayah setempat sehingga mengenali wilayah kerjanya secara baik. Pencacah dilatih secara intensif selama tiga hari sebelum diterjunkan ke lapangan.
Mengenai komposisi penduduk ditinjau dari umur dapat dikemukakan bahwa penduduk Indonesia termasuk dalam penduduk yang muda, mengingat kurang lebih 40% terdiri atas golongan yang berusia di bawah 15 tahun (termasuk golongan non-produktif) dan hanya sekitar 8% terdiri dari golongan berusia 55 tahun ke atas.

3.5 Perwujudan Ketahanan Nasional Indonesia dalam Bidang Pancagatra

3.5.1 Ketahanan di Bidang Ideologi

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dari luar/dalam, langsung/tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, ideologi negara, yakni Pancasila, merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya.
Keampuhan Pancasila sebagai ideologi negara bergantung kepada nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik secara pribadi, sebagai makhluk sosial maupun sebagai warga negara sesuai kodrat dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila yang merupakan nilai tertinggi ialah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Rangkaian nilai tersebut tidak langsung identik dengan agama, meskipun mempunyai kaitan yang erat. Rangkaian nilai tersebut adalah konkretisasi dari ajaran semua agama dan berfungsi sebagai pemersatu kehidupan antarumat beragama yang menciptakan kekuatan keagamaan mental dan spiritual, di dalam ketahanan nasional. Nilai tertinggi tersebut menjiwai dan meliputi nilai-nilai sila berikutnya dalam Pancasila.
Di dalam nilai kemanusiaan tersimpul cita-cita kemanusiaan yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus menjamin adanya toleransi, tolong-menolong, hormat-menghormati, dan jiwa gotong-royong. Nilai persatuan Indonesia merupakan faktor pengikat yang menjamin persatuan Indonesia yang terutama bersifat persatuan spiritual dan merupakan paduan hasrat untuk hidup bersama di dalam kesukaan, penderitaan, dan penanggulangan. Nilai kerakyatan dijelmakan oleh persatuan yang real dan wajar. Kedaulatan berada di tangan rakyat atas dasar-dasar musyawarah untuk mufakat. Demokrasi tanpa pimpinan dapat menjelma menjadi anarki. Oleh karena itu perlu diciptakan keseimbangan antara kepemimpinan dengan kerakyatan yang sudah dijiwai oleh persatuan spiritual (nasional) berlandaskan pada nilai Ketuhanan yang mutlak. Inilah yang kita sebut dengan demokrasi Pancasila. Sementara nilai keadilan sosial menjamin kesejahteraan dan kemakmuran secara menyeluruh dan merata. Jelaslah bahwa Pancasila sebagai falsafah negara merupakan sistem nilai yang mencakup segenap nilai hidup dan kehidupan bangsa serta negara.

3.5.2 Ketahanan di Bidang Politik

Sejak Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengenal dan mempraktikkan beberapa sistem politik. Mula-mula bangsa Indonesia mempraktikkan sistem Demokrasi Liberal. Sistem pemerintahan ini dapat dikatakan “stabil” dalam arti bahwa sistem Demokrasi Liberal ini dapat bertahan bertahun-tahun. Namun, sistem ini tidak dapat menghasilkan pemerintahan yang stabil. Pada akhirnya, bangsa Indonesia lalu menganut sistem Demokrasi Terpimpin. Walaupun sistem ini mula-mula dilaksanakan dalam rangka kembali kepada UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya timbul penyelewengan-penyelewengan sehingga kekuasaan terpusat pada seorang saja tanpa adanya kontrol yang efektif. Sistem ini mendekati sistem diktator. Kemudian sistem beralih pada Demokrasi Pancasila. Sistem inilah yang sekarang diusahakan untuk dilaksanakan. Walaupun sistem ini belum terlaksana secara optimal, namun sistem tersebut telah dapat menghasilkan stabilitas dalam bidang politik.
Demokrasi Pancasila maksudnya demokrasi atau kedaulatan rakyat yang didasari dan dijiwai oleh segenap sila Pancasila secara integratif. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai martabat dan harkat manusia, harus menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa, harus melaksanakan kerakyatan yang bermusyawarah/perwakilan dan harus memanfaatkannya demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan kegotong-royongan yang ditujukan kepada kesejahteraan, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius menolak ateisme, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, berkeseimbangan, dalam arti menuju keseimbangan antara individu dan masyarakat manusia dengan Tuhannya secara lahir dan batin. Dalam Demokrasi Pancasila sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, dan keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan, diakui, ditata, dan dijamin atas dasar gagasan negara Pancasila.
Hubungan bangsa Indonesia dengan negara-negara lain dilaksanakan dengan memegang prinsip politik yang bebas aktif. Bebas artinya bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif artinya bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif. Artinya, Indonesia mendudukkan dirinya sebagai subyek dalam hubungan luar negerinya, sehingga tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan pada kepentingan-kepentingan nasional negara lain itu sendiri. Berkaitan dengan sistem politik luar negeri bangsa Indonesia ini, Mohammad Hatta pernah mengatakan di hadapan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tahun 1948 demikian:
[...]mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia yang merdeka seluruhnya.

Dasar-dasar pokok politik luar negeri Indonesia adalah:
• Politik luar negeri diabdikan untuk kepentingan nasional dan khususnya untuk kepentingan pembangunan;
• Memurnikan kembali pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif tetapi anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuknya;
• Turut ambil bagian dalam usaha-usaha mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, khususnya stabilitas di wilayah Asia Tenggara, tanpa mengurangi kemampuan kita untuk melaksanakan pembangunan nasional.

3.5.3 Ketahanan di Bidang Ekonomi

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara telah ditegaskan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu bangsa Indonesia tidak boleh meninggalkan dua landasan pokoknya, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini UUD 1945 (pasal 27a dan 33) menetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, di mana negara menguasai bidang-bidang kegiatan yang vital, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini ditentukan untuk mengusahakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal-pasal mengenai ekonomi ini disusun oleh Muhammad Hatta, yang mengatakan dengan kekeluargaan dimaksudkan ‘koperasi’.
Pada tahun 1980, Prof. Dr. Mubyarto, dosen dan ahli ekonomi dari Universitas Gajah Mada, memperkenalkan sistem perekonomian Pancasila. Secara ringkas lima ciri khas sistem ini dijabarkan sebagai berikut:
o Koperasi sebagai sokoguru, karena koperasi merupakan bentuk paling konkrit dari usaha bersama;
o Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial, dan moral;
o Adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial;
o Nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi; dan
o Adanya keseimbangan antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.
Dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi banyak tantangan dan kesulitan yang harus diatasi. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia terletak dalam struktur ekonomi Indonesia itu sendiri. Ada beberapa kelemahan yang melekat pada struktur tersebut. Pada saat ini struktur ekonomi Indonesia mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:
1. Sebagian dari produksi nasional berasal dari sektor pertanian, yang banyak bergantung kepada alam;
2. Sebagian besar dari rakyat kita hidup dari sektor pertanian, yang baru dalam tingkat menggunakan teknologi sederhana;
3. Sebagian dari ekspor kita terdiri dari bahan-bahan mentah yang banyak dipengaruhi oleh perubahan keadaan dunia.
Pembangunan ekonomi bangsa Indonesia didasarkan kepada demokrasi (yang berlandaskan Pancasila). Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi ini ialah turut sertanya masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi ekonomi itu.
Di dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diperhatikan bahwa di samping meningkatkan pendapatan nasional harus dijamin pula pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan. Pertumbuhan serta pemerataan merupakan dua hal yang cukup penting dalam kerangka membentuk suatu ketahanan nasional. Tanpa ada pertumbuhan sebagai suatu proses pembangunan dan pemerataan pendapatan sebagai upaya menyejahterakan penduduk secara adil, maka ketahanan nasional hanya tinggal di awang-awang saja. Dalam membentuk suatu ketahanan nasional dibutuhkan adanya kondisi dinamis yang merupakan hasil integritas pertumbuhan ekonomi serta pemerataan oleh pemerintah baik dalam perekonomian, sosial, politik maupun budaya. Memang, dalam perjalanan bangsa Indonesia, harus diakui bahwa ketahanan di bidang ekonomi ini merupakan mata rantai yang paling lemah dalam rangkaian ketahanan nasional. Akibat dari bidang ekonomi yang lemah akan tercermin pada kualitas manusianya.
Dalam pelaksanaan pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pada daerah yang kurang berkembang dan daerah yang miskin, adalah hal yang penting untuk mempersiapkan penduduk yang mampu berpartisipasi aktif dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang mapan akan memacu kembali pertumbuhan maupun pemerataan dalam bidang ekonomi. Di sudut lain, penduduk yang sehat, harapan hidup yang tinggi, pendapatan yang tinggi akan berarti kualitas penduduk menjadi tinggi. Hal ini merupakan modal yang besar dalam ketahanan nasional.

3.5.4 Ketahanan di Bidang Sosial-Budaya

Menurut para ahli antropologi, tidak mungkin ada masyarakat (sosial) apabila tidak ada kebudayaan. Sebaliknya, kebudayaan hanya mungkin ada di dalam masyarakat (sosial). Dengan demikian, ada hubungan timbal balik di antara masyarakat (sosial) dan kebudayaan.
Menurut definisi yang umum dari para ahli, kebudayaan adalah segala daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Hal itu meliputi sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem dan organisasi kemasyarakatan, bahasa, sistem religi dan pandangan hidup, kesenian dan sistem pengetahuan. Masyarakat yang hidup dalam suatu tempat tertentu hidup berdasarkan unsur-unsur kebudayaan tersebut.
Kebudayaan nasional bangsa Indonesia sendiri merupakan hasil interaksi dari budaya-budaya suku bangsa (daerah) atau budaya asing (luar) yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya harus berjalan secara wajar dan alamiah tanpa unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya lainnya.
Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Identitas bangsa Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar:
– Religius;
– Kekeluargaan;
– Hidup serba selaras;
– Kerakyatan.
Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
Disadari sepenuhnya bahwa tidak semua kebudayaan yang akan datang dari luar adalah jelek. Tetapi kita harus waspada terhadap pengaruh dari luar yang dapat membahayakan atau merusak kepribadian bangsa Indonesia. Dalam hal ini tidak dapat dikesampingkan kemungkinan pihak luar dengan sengaja menyebar pengaruhnya dengan tujuan untuk merusak kehidupan masyarakat kita. Terhadap serangan-serangan semacam inilah bangsa Indonesia perlu waspada dan harus memiliki daya tahan untuk menanggulanginya. Untuk itu, bangsa Indonesia harus bersatu padu menghadapi segala kemungkinan yang buruk. Perihal pentingnya rasa kesatuan ini, Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo mengatakan:
Salah satu prinsip nasionalisme ialah kesatuan (unity). Hal ini jelas menonjol dalam perkembangan nasionalisme baik di Barat maupun luar Eropa. Kalau perkembangan nasionalisme itu secara saksama dikaji, jelaslah bahwa yang menjadi tujuan gerakan nasionalis tidak lain ialah membentuk negara-nasion, bertolak dari aneka ragam komunitas, agama, bahasa, kultur, dan sebagainya [...] Indonesia sebagai kesatuan regional memang mencakup suatu kompleksitas yang terdiri atas komunitas- komunitas etnik, yang pada gilirannya memuat satuan-satuan kultural yang kompleks serta komprehensif meliputi unsur linguistik, sistem kekerabatan, hukum adat, folklore, adat-istiadat, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Homogenitas satuan etnis bertahan sampai jaman modern tidak lain karena kontak satu sama lain.

Fenomena lain yang terdapat dalam negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia adalah hasrat yang besar untuk mengadakan pembangunan. Bangsa yang adil dan makmur hanya dapat dicapai dengan jalan pembangunan. Telah dimaklumi oleh para ahli ekonomi bahwa berhasil tidaknya pembangunan tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomis saja, tetapi juga oleh faktor-faktor non-ekonomis seperti: demografis, struktur masyarakat, dan mental. Dalam pembahasan bidang sosial budaya dalam arti sempit, maka faktor yang paling relevan adalah struktur masyarakat dan mental. Struktur masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam bingkai diferensiasi sosial (seperti golongan sosial pegawai, guru, dll) dan stratifikasi sosial (seperti lapisan sosial bawah, menengah, dan atas). Sementara mentalitas terkait dengan ciri atau sifat yang secara khas melekat dengan orang atau bangsa. Menurut Koentjaraningrat, seorang ahli antropologi, mentalitas bangsa Indonesia belum cocok dengan semangat pembangunan. Untuk itu mentalitas bangsa ini harus diubah. Usaha untuk mengubah mentalitas itu, menurut Koentjaraningrat, adalah melalui prosedur pendidikan baik pendidikan formal maupun informal, salah satunya agama.
Kita tahu, pendidikan merupakan hal yang strategis dan fundamental bagi perkembangan sejarah dunia maupun sejarah umat manusia. Melalui pendidikan manusia mempertinggi eksistensinya sebagai manusia dalam tataran kultural. Pendidikan adalah sarana transformasi yang dalam sejarah peradaban manusia terbukti dapat mengubah dunia. Pendidikan adalah suatu fungsi internal dalam proses kebudayaan melalui mana manusia dibentuk dan membentuk dirinya. Untuk itu, pendidikan adalah juga bagian dari kebudayaan.
Pendidikan itu sendiri harus ditanamkan sejak dini bagi anak-anak bangsa Indonesia. Mereka adalah masa depan yang akan membangun bangsa ini. Ki Hajar Dewantara menandaskan demikian:
Kekuatan rakyat itulah jumlah kekuatan tiap-tiap rakyat itu. Segala daya upaya untuk menjunjung derajat bangsa tak akan berhasil, kalau tidak dimulai dari bawah. Sebaliknya rakyat yang sudah kuat, akan pandai melakukan segala usaha yang perlu untuk kemakmuran negeri. Mendidik anak itulah mendidik rakyat. Keadaan dalam hidup dan penghidupan kita pada zaman sekarang itulah buahnya pendidikan yang kita terima dari orang tua pada waktu kita masih kanak-kanak. Sebaliknya, anak-anak yang pada waktu ini kita didik, kelak akan menjadi warga negara kita.

3.5.5 Ketahanan di Bidang Pertahanan-Keamanan (Hankam)

Pertahanan Keamanan Indonesia artinya Kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pasal 30 UUD 1945 berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Mengingat bahwa ruang lingkup pertahanan dan keamanan itu meliputi seluruh bidang kehidupan negara dan rakyat, mengingat pula bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas), maka sudah sewajarnya jikalau rakyat dan seluruh potensi nasional harus dikerahkan dalam usaha ini. Artinya, pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.
Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungi utama dari pemerintahan dan negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya, guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.
Pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dan hal ini secara khusus menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keamanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri dan hal secara khusus menjadi tanggung jawab Polri. TNI dapat dilibatkan untuk ikut menangani masalah keamanan apabila diminta Polri, yang sudah tidak mampu lagi karena eskalasi ancaman yang meningkat ke keadaan darurat.
Secara geografis ancaman dari luar akan menggunakan wilayah laut dan udara untuk memasuki wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan postur kekuatan pertahanan keamanan masa depan perlu diarahkan kepada pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan secara proporsional dan seimbang antara unsur-unsur utama. Kekuatan Pertahanan adalah Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Dan unsur utama Keamanan adalah Polri.
Menurut ajaran dan paham Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas) kita yaitu Catur Darma Eka Karma, ancaman-ancaman yang dapat merongrong bangsa Indonesia dapat berbentuk:
 Dalam negeri: subversi dan pemberontakan dari kekuatan-kekuatan dalam tubuh masyarakat Indonesia sendiri;
 Luar negeri: Infiltrasi , subversi, dan intervensi dari kekuatan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, invasi oleh kekuatan-kekuatan musuh melalui darat, laut, dan udara.

4. Penutup

4.1 Rangkuman Umum

Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Hal inilah yang senantiasa diupayakan oleh bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong peningkatan pembangunan nasional, yang kita yakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Kesejahteraan yang hendak dicapai untuk mewujudkan ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa Indonesia menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata baik rohaniah maupun jasmani. Sedangkan keamanan nasional adalah kemampuan bangsa Indonesia melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun luar negeri. Dalam kenyataan hidup kemudian gambaran-gambaran kesejahteraan nasional dan keamanan nasional menjadi satu gambaran ketahanan nasional.
Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan nasional menggunakan tiap-tiap gatra dalam astagatra (sebagaimana telah diuraikan di atas). Tiap-tiap gatra itu sama penting dan ambil peranan bagi kesejahteraan dan keamanan nasional.

4.2 Refleksi

Setelah mengikuti pemaparan di atas, kita memahami betapa perlunya bagi kita untuk memperkokoh ketahanan nasional bangsa ini. Di tengah persaingan di era modern ini, kita meyakini betapa perlunya negara kita ini dibenahi dalam segala aspeknya. Untuk itu, sebagai generasi penerus, kita ditantang untuk mengisi kemerdekaan dalam kapasitas kita masing-masing.
Ketahanan nasional dalam segala aspeknya mencerminkan gambaran siapa dan bagaimana bangsa kita ini. Artinya, setiap gatra dalam astagatra ketahanan nasional harus dibenahi, tidak boleh ada yang ditinggalkan sementara yang lain dilupakan karena masing-masing terkait erat. Ke-lemah-an di salah satu gatra melemahkan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Sebagai bangsa, ketahanan nasional di dalam negeri memang perlu lebih dahulu dibenahi agar ‘misi keluar’ dapat terlaksana. Mengapa? Karena mustahil sebuah bangsa mengurusi sesuatu di luar dirinya padahal dirinya sendiri belum mapan. Lalu apa itu ‘misi keluar’ bangsa Indonesia? Misi keluar itu, misalnya, adalah tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yakni “…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….” Maka, bangsa Indonesia tidak mungkin ikut melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia jika di dalam negeri sendiri sedang terjadi kekacauan.
Untuk menutup refleksi ini, kelompok menganjurkan satu hal yang sudah biasa didengung-dengungkan kepada kita, yakni memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada pepatah mengatakan “bahasa menunjukkan bangsa.” Pepatah ini sangatlah tepat dengan mendengar bahasa yang diucapkan oleh seseorang dapatlah kita mengetahui (diperkirakan) apa kebangsaan orang tersebut. Atau, kita dapat langsung menyebut bangsa yang ditunjuk oleh bahasa itu.
Khusus mengenai bahasa Indonesia, dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Kemudian dalam pasal 36 UUD 1945 ditegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia; dan dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa bahasa-bahasa daerah juga adalah sebagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang hidup. Dengan kata lain, bahasa daerah tetap perlu dikembangkan dan dilestarikan, namun bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pemersatu kita semua di seluruh penjuru Indonesia.

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.